Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi sebuah UU pada Senin (5/10/2020) dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 mengakibatkan aksi massa menolak.
TAK MEMBELA RAKYAT
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun secara tertulis menyatakan kekecewaan atas perlakuan pemerintah dan DPR yang tega mengesahkan RUU tersebut di tengah pandemi ini.
“Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak,” ungkap Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
Bahkan Anwar pun tidak paham lagi apa yang dipikirkan oleh DPR sebagai wakil masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi suara rakyat. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu.
“Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini. Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas,” imbuhnya.
“Sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya, mereka itu akan di PAW (pergantian antar-waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya,” sambung dia.
BANTUAN KAPITAL
Anwar melanjutkan, yang lebih menyedihkannya lagi, dengan biaya politik yang sekarang ini sangat mahal, sementara oligarki politik tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik mereka masing-masing. Alhasil mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau sebaliknya.
“Sehingga bak kata orang bijak, bila hal seperti itu yang terjadi, maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut,” ujar dia.
Dari sudut pandang Anwar, hal itu terjadi dalam rapat kemarin. “Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya, sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas,” pungkasnya. Bagus
