Kementerian Dalam Negeri merevisi aturan tempat ibadah semua agama yang semula ditutup selama masa PPKM Darurat Jawa Bali, kembali dibuka. Hanya saja di aturan itu tempat Ibadah harus meniadakan kegiatan keagamaan.
Revisi aturan itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali.
Disebutkan bahwa perubahan tersebut terkait tempat peribadahan semua agama dan acara resepsi pernikahan.
Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA kepada media mengonfirmasi aturan baru ini. Dalam aturan itu disebutkan bahwa tempat ibadah baik Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat.
“Dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,” bunyi salinan aturan tersebut yang disiarkan, Sabtu (10/7). Bagus






