Rakernas II Petanesia (Pencinta Tanah Air Indonesia) menggelar Halaqoh Kebangsaan di kampus IKHAC (Institute KH Abdul Chalim) Amanatul Ummah, Pacet Mojokerto, Jumat (5/8/2022). Halaqoh yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen ini dihadiri sebagai narasumber KH Asep Saefuddin Chalim, Dewan Penasehat Pusat Petanesia, AS Hikam, pengamat politik, KH As’ad Ali Mantan Wakil Ketua Umum PBNU.
Halaqoh diawali dengan istighosah yang dipimpin oleh kiai Asep yang juga pendiri dan pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah. Dalam sambutannya, Kiai Asep mengatakan bahwa seharusnya Mojokerto bisa menjadi miniatur Indonesia untuk terwujudnya Indonesia maju, adil dan makmur.
Akan tetapi harapan itu menurutnya belum bisa terwujud karena pemimpin Mojokerto tidak memiliki orientasi ibadah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Selain itu pemimpin di Mojokerto juga tidak berorientasi pada kemaslahan dan kebaikan rakyat.
“Jadi karena kiprah mereka demikian, maka tidak mungkin terwujudnya Indonesia maju adil dan makmur. Padahal kriteria maju adil makmur itu sudah jelas ada. Pada masa sabahat Umar bin abdul azis sudah melaksanakannya, hanya dengan zakat sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, Rakyat yang tidak berdaya dimodali sehingga mereka memiliki pekerjaan,” ujar Kiai Asep.
Hal kedua yang disoroti oleh Kiai Asep adalah keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini menurutnya jauh dari nilai-nilai NU terdahulu. Dikatakannya, NU terdahulu merupakan organisasi penyelamat Negara sehingga tercipta kemerdekaan Indonesia. Namun NU saat ini jauh dari nilai-nilai tersebut. Terlebih ada pengurus NU yang memakai rompi Orange KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi) karena terjerat pidana Korupsi.
“Kita (Petanesia) nanti akan koordinasikan, kita akan membuat surat terbuka, atau kalau kita membuat rekomendasi maka ke mana rekomendasi itu diarahkan. Setidaknya sebagai suara dari para pencinta Indonesia dan ulamanya, Kita tidak boleh kita berdiam diri, harus ada gerakan, jangan sampai Indonesia lumpuh,” pungkas Kiai Asep.
Sementara itu pengamat politik, AS Hikam menegaskan bahwa saat ini demokrasi di Indonesia wujudnya ada tetapi implementasinya kurang. Contohnya, ketika negara sudah punya lembaga KPK, tetapi indeks korupsi tidak juga turun. Mahkamah Agung (MK) yang diharapkan sebagai pemutus kegalauan yang berkaitan dengan Undang-undang, tetapi malah mengesahkan undang-undang seperti Cipta Kerja yang menambah derita rakyat. Oleh karena itu AS Hikam menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali ke khittoh kebangsaan seperti yang digaungkan oleh mantan presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Khittoh Kebangsaan Gus Dur ini membentuk bagaimana Indonesia betul-betul multi kulturalisme, kebhinekaan tercermin sehingga tidak ada diskriminasi maupun penindasan SARA,” ujarnya.
AS Hikam menilai gerakan Petanesia sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil sehingga nantinya menjadi kekuatan demokratis. Petanesia diharapkan bisa memberikan tekanan kepada Partai Politik (Parpol) yang selama ini mengenyampinkan suara masyarakat.
“Petanesia ini salah satu komponen yang mencoba menyatukan kembali kekuatan masyarakat sipil. Sebab bila tidak, maka sipil tidak bisa mengontrol partai politik yang selama 20 tahun parpol tidak memperhatikan masyarakat,” pungkasnya. Ym
