Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti kenaikan harga BBM. Wakil Ketua MUI Marsyudi Syuhud dalam keterangannya, Jumat (2/9) menilai kenaikan harga BBM atau pengalihan subsidi BBM pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Ketika membangun untuk kemaslahatan bangsa, ini adalah pilihan-pilihan. Yakinkanlah ketika seorang pemimpin membuat kebijakan, itu pilih terbaik. Karena sesungguhnya keinginan kebutuhan pemimpin negara tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas,” katanya.
Pemerintah, kata dia, harus mengutamakan skala prioritas sebelum membuat kebijakan. Di mana dalam hal ini adalah masyarakat kurang mampu.
“Kalau yang sudah punya mobil, dia sudah bisa hidup, maka memindahkan kebijakan yang maslahat kepada kebijakan yang lebih maslahat. Itulah intinya,” katanya.
Masyudi juga menanggapi mengenai pemberian bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Menurut dia, sebelum memberikan subsidi, pemerintah juga perlu melihat kebermanfaatannya. Sebab di sisi lain, pemerintah memiliki berbagai tugas yang perlu diselesaikan dengan sumber daya yang terbatas.
“Kalau tidak punya duit efisiensi dari mana? Itulah DPR, MPR, dan masyarakat urun rembug mana yang lebih maslahat. Misalnya di-switch itung-itungannya adalah dari sudah baik, terbaik, menjadi lebih baik. Itu konsep fikih tentang mana yang akan diutamakan,” tegas dia. Bg
