Badan Pengawas Pemilu atau bawaslu kabupaten Mojokerto bersama unsur dari kepolisian dan kejaksaan negeri resmi melaunching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
Launching yang digelar di Hotel Aston Mojokerto, Selasa (13/12/2022) malam tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Mojokerto, perwakilan dari seluruh partai politik, baik yang di parlemen maupun non parlemen, serta dari media.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin mengatakan, Gakkumdu ini dikhususkan untuk menghadapi pemilu serentak di tahun 2024.
“Dengan hadirnya gakkumdu, maka ketika dalam proses kampanye ada dugaan tindak pidana pemilu, maka gakkumdu yang akan hadir menangani proses tersebut,” ujarnya.
Aris Fahrudin berharap, kehadiran gakkumdu ini menjadi satu-satunya jalur untuk memperoleh keadilan dalam proses Pemilu.
salah satu diskusi yang diangkat dalam launching tersebut adalah netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam Pemilu.
Aris Fahrudin menyebut pihaknya serius menyikapi hal itu, terbukti dalam pilkada sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto sudah memproses dua ASN yang melakukan pelanggaran netralitas.
“ASN harus netral dan tampak netral,” tegasnya.
Lanching Sentra Gakkumdu itu ditandai secara simbolis dengan menabuh bedug secara bersama. Kemudian dilakukan penandatangan Pakta Integritas dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Polres Mojokerto dan Polresta Mojokerto, serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Sementara itu Ikhwanudin Alfianto, Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang turut hadir dalam launching itu mengatakan, waktu penanganan pelanggaran pemilu sangat singkat, yakni tujuh hari. Oleh karena itu dari tiga lembaga tersebut diperlukan Koordinasi, Sinergi dan membangun persamaan persepsi.
“Sehingga setiap laporan dari masyarakat dapat segera tertangani,” pungkasnya. Ym
