Asosiasi Travel Haji, Sesalkan Politisasi Kuota Haji Oleh DPR

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) menilai pelaksanaan haji 2024, reguler maupun khusus secara umum berlangsung baik. Namun diakui ada satu-dua kasus dalam penyelenggaraan haji khusus yang kurang optimal melayani jemaahnya. Akibatnya ada beberapa jemaah yang tidak mendapatkan haknya dengan layak.
“Ini menjadi koreksi bagi kami yang harus dibenahi ke depannya dan tak boleh terulang lagi,” kata Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanip kepada pers usai rapat evaluasi di Hotel Dar Al Tawhid Intercontinental, Makkah, Kamis (20/6).

Acara diikuti oleh para petinggi 6 asosiasi yakni Amphuri, Kesturi, Aspurindo, Gapura, Mutiara Haji, dan Ampuh. Mereka antara lain Ketua Pembina Forum SATHU yang juga CEO Maktour Fuad H. Masyhur, Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur, Khalid Basalamah dari Asosiasi Mutiara Haji, Wakil Ketua Umum Himpuh Muharom Ahmad, dan M Tauhid Hamdi.

Baca juga  Fase Pemulangan Jemaah Haji Gelombang 2 dari Bandara Madinah Dimulai

Hal lain yang menjadi keprihatinan Forum SATHU adalah pernyataan atau sikap Tim Pengawas Haji DPR yang menuding seolah alokasi 10 ribu dari 20 ribu kuota tambahan untuk haji khusus menyalahi aturan. Padahal pembagian kuota tersebut merupakan prerogatif Kerajaan Arab Saudi sebagai pemberi kuota.

Terserap habisnya kuota tambahan merupakan sebuah prestasi tersendiri sebagai respons atau perbaikan dari 2022. Ketika itu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tak terserap dengan baik sehingga menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu pihak adalah juga dari Timwas Haji DPR.

“Seharusnya semua pihak bersyukur karena tambahan kuota 20 ribu jemaah habis terserap. Hal ini sejalan dengan permintaan DPR yang pernah disampaikan pada 2023,”pungkasnya. (nch)

Baca juga  Hajj & Umrah Travel Expo Hadir di Surabaya 15-19 Juli 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *