Permasalahan zonasi pada sistem penerimaan siswa baru belum diputuskan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, berbagai diskusi, kajian, dan pertimbangan masih terus dilakukan.
Dia juga sudah beberapa kali melaporkan ke Presiden Prabowo, tapi belum ada keputusan soal ini.
“Nantinya akan dibahas di sidang kabinet. Kami sudah empat kali melakukan kajian memang semangatnya tetap ada zonasi,” kata Mu’ti, Ahad (1/12/2024).
Di satu sisi, sistem zonasi memunculkan sejumlah masalah, terutama dari segi usia dan jarak sekolah ke rumah. Tapi, di sisi lain, ada semangat sistem zonasi yang perlu dicermati.
Mu’ti mengatakan, semangat zonasi itu meliputi empat aspek, di antaranya pendidikan bermutu untuk semua. Siapa pun berhak untuk mendapatkan layanan bermutu. Kemudian untuk membangun inklusi sosial, mereka yang kaya dengan miskin bisa bersama-sama dalam satu sekolah.
“Yang ketiga, yakni integrasi sosial sehingga memperkuat ikatan sosial. Sekolah itu bisa menjadi tempat terjadinya ‘meeting point’ atau tempat bertemu dan ‘melting point’ atau tempat mencair. Tempat di mana murid berbeda-beda bertemu dan murid itu membentuk karakternya di sekolah karena belajar di sekolah yang sama,” ujarnya.
Semangat lainnya, kata dia, membangun kohesi sosial sehingga dengan semangat itu banyak sekali aspirasi semacam itu, sehingga banyak yang menghendaki zonasi tetap diberlakukan.
Ia juga mendapatkan usulan untuk sekolah dasar (SD) agar wilayah zonasinya lebih luas. Sedangkan, untuk SMA dengan rayonisasi karena faktanya ada kecamatan yang tidak punya SMA.
“Jadi ini yang menjadi pemikiran kami tetapi belum ada keputusan sampai nanti diputuskan lewat sidang kabinet,” ujarnya. (Ym)
