Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara soal efisiensi anggaran terhadap kerja-kerja kementerian ini dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) menegaskan efisiensi anggaran bukan untuk mengurangi atau membatasi fungsi dan kerja Kemlu.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Dan kita di Kementerian Luar Negeri, kita melihatnya kesempatan untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas termasuk dalam penanganan kasus-kasus melindungi WNI,” kata Tata saat konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Tata lalu menerangkan bukan berarti dengan adanya efisiensi anggaran, Kemlu tak akan berupaya melakukan pelindungan terhadap WNI di luar negeri.
Lebih lanjut, Wamen itu menerangkan anggaran disusun berdasarkan tren kasus. Jika ada suatu konflik di wilayah tertentu yang membutuhkan evakuasi besar maka akan mendapat perhatian Kemlu.
Di tahun-tahun sebelumnya, kata Tata, negara memberi anggaran khusus untuk menangani WNI di wilayah konflik.
Tata juga menyebutkan ada kasus besar terkait WNI di wilayah konflik yang harus segera ditangani Kemlu akan meminta anggaran tambahan.
“ini kita melihat bahwa kesempatan untuk melakukan efisensi untuk melihat kembali apa yang bisa kita lakukan, apa itu istilahnya, mengurangi lemak-lemak lah dalam pelaksanaan tugas,” imbuh dia. (Bg)
