Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir melakukan kritik program pengiriman pelajar nakal ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia meminta program ini dikaji ulang.
Menurut Haedar, program pendidikan barak tidak bersifat artifisial.
“Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu,” kata Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul, Ahad (25/5/2025).
Haedar menuturkan program ini harus dikaji ulang mengacu pada undang-undang dan naskah akademik yang berlaku. Termasuk harus melibatkan stakeholder di bidang akademik.
“Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna,” lanjutnya.
Maka dari itu, Haedar menyarankan Dedi Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program ini. Tujuannya agar program yang dibuat sesuai dengan koridor sistem pendidikan.
“Tapi secara objektif itu mewadahi pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat, kita kurang di situ. Saya sarankan Pak Gubernur berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya bagus,” lanjutnya.
“Kita menghargai semangatnya, untuk menanamkan disiplin di Jawa Barat. Itu penting, tapi soal model itu kalau pendidikan perlu kajian lintas aspek,” tegas Haedar.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengaku masih mencermati terkait program ini. Dia menuturkan bakal ada pengkajian dengan pakar pendidikan, KPAI, dan psikolog.
“Kami masih mencermati termasuk pandangan para pakar ya, termasuk juga KPAI. Jadi kita anggap sebagai proses pangkajian kami dan kami juga mendengar dari pakar pendidikan, termasuk juga psikolog dan KPAI. Jadi belum bisa berkomentar banyak,” tutupnya. (Ym)
