Kota Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meneguhkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas melalui penandatanganan Pakta Integritas Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 dan Piagam Pengawasan Internal, yang dilaksanakan di Ruang Sabha Mandala Madya, Senin (26/5/2025)
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini menegaskan pentingnya penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran budaya sadar risiko. Selain itu Wali Kota Mojokerto juga memastikan pengawasan internal dapat berjalan efektif. Kegiatan ini juga menjadi tonggak peneguhan komitmen untuk meningkatkan capaian IPKD-MCSP Tahun 2025 dengan target yang sudah disepakati bersama, yakni harus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Ini semua harus menjadi komitmen kita bersama untuk dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sepenuh hati,” kata Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota.
Ning Ita menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas ini tidak hanya sebatas tanda tangan di atas kertas, namun sebagai wujud tanggung jawab moril untuk melaksanakan dengan penuh kesungguhan semua hal yang telah dikomitmenkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan.
Bagi Ning Ita, integritas merupakan modal utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadi lebih baik dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang salah pada masa lalu.
“Kita ingin menjadikan Pemerintah Kota Mojokerto benar-benar sebagai pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ning Ita mengungkapkan, semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi. Maka untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Ning Ita juga berpesan kepada seluruh pejabat struktural agar memahami dengan komprehensif tanggung jawab mereka, sesuai dengan jenjang jabatan yang diemban.
“Jangan sampai semakin tinggi jabatan, justru semakin minta dilayani dan terima beres. Fungsi kepemimpinan harus diperkuat. Pemimpin memang bukan pelaksana teknis, tapi harus memahami teknis agar dapat memberikan arahan yang tepat,” tegasnya. (Adv-Kom)
