Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) menggelar Sosialisasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah pada Rabu (24/9/2025) di Yogyakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan terobosan nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren Muhammadiyah.
Ia menyayangkan adanya penilaian negatif dari sebagian kecil masyarakat di media sosial yang menuding Muhammadiyah tidak lagi murni dan sudah menyimpang dari semangat KH Ahmad Dahlan.
Menurut Haedar, tudingan semacam itu keliru dan simplistis. Muhammadiyah sejak awal berdiri berpegang pada prinsip tajdid, yaitu pembaruan ajaran Islam. Namun, tajdid bukan hanya soal pemurnian, melainkan juga dinamisasi sesuai perkembangan zaman.
“Banyak yang hanya memahami tajdid sebatas pemurnian. Padahal, dalam kerangka Manhaj Tarjih, tajdid itu juga berarti dinamika, agar ajaran Islam tetap segar dan relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.
Ia kemudian menyinggung pemahaman terhadap Surat al-Ma‘un. Selama ini surat tersebut kerap dipersempit maknanya hanya sebagai teologi pembela kaum lemah. Padahal, menurut Haedar, sejatinya Al-Ma‘un adalah seruan kepada orang-orang berdaya untuk peduli kepada yang membutuhkan.
Dengan demikian, pesan surat itu tidak berhenti pada advokasi kaum mustad‘afin, melainkan juga mengajak lahirnya kelompok masyarakat yang kuat dan mampu menolong sesamanya.
Terkait isu biaya, Haedar menegaskan bahwa mahal atau murahnya pendidikan dan layanan Muhammadiyah sangat relatif. Bahkan, tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang biayanya lebih rendah daripada sekolah negeri, meskipun sekolah negeri dibiayai penuh oleh APBN.
“Pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat. Begitu juga rumah sakit. Maka jangan melakukan penyederhanaan terhadap organisasi sebesar dan sekompleks Muhammadiyah,” katanya. (Ym)
