Prahara yang terjadi di internal pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuat warga Nahdliyin resah. Prahara itu muncul ketika ada Risalah penguris syuriah yang menghendaki KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Namun kemudian Gus Yahya menolak mundur karena merasa tidak melakukan hal yang menyimpang.
Kondisi ini membuat warga NU di daerah resah sekaligus prihatin.
Ketua PWNU Sumatera Utara Marahalim Harahap menyatakan bahwa NU adalah milik seluruh Nahdliyin, bukan hanya segelintir pengurus di pusat. Para pengurus di daerah juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting yang menentukan nasib organisasi.
“Kalaulah terjadi pemakzulan terhadap Ketua Umum, ini adalah cacat bagi jam’iyah. Jam’iyah ini bukan milik Rais Aam dan Ketum saja. Ini milik jutaan orang. Saya memohon kepada Ketum dan Rais Aam: libatkan PWNU dan PCNU dalam menentukan nasib jam’iyah,” ujarnya dikutip dari NU online, Ahad (23/11/2025).
Marahalim juga menyatakan kekhawatiran bahwa pemberhentian Ketua Umum PBNU di tengah jabatan bisa menimbulkan efek berantai di berbagai tingkat kepengurusan.
“Kalau Rais Aam sudah memberhentikan Ketua Umum, maka (khawatir) akan terjadi Rais PW memberhentikan Ketua PW, Rais PC memberhentikan Ketua PC. Terus bagaimana lagi [nasib] jam’iyah kita yang besar ini?” Ujarnya.
Sedangkan Ketua PWNU Sumatera Barat Ganefri menghendaki informasi yang utuh atas persoalan yang terjadi. Ia juga menekankan perlunya penyelamatan organisasi.
“Kami ingin mendapat informasi utuh dari Ketum dan Rais Aam terhadap semua persoalan ini. Penyelamatan organisasi adalah hal yang utama bagi kita,” katanya.
Ia lalu menambahkan bahwa persoalan internal PBNU sebaiknya diselesaikan secara internal. Namun, jika terjadi pemberhentian Ketua Umum, organisasi harus mendapat informasi yang jelas atas keputusan itu.
”PWNU se-Indonesia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya persoalan yang terjadi? Karena itu, kami meminta penjelasan yang utuh dari Ketum PBNU dan Rais Aam PBNU terkait persoalan-persoalan yang kita hadapi,” ujar Ganefri.
Ketika giliran tiba kepada Kiai Juhadi, Ketua PWNU Jawa Barat, ia mengusulkan pelibatan Mustasyar PBNU secara lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan di PBNU.
“Di jajaran Mustasyar ini orang-orang hebat semua. Dan Mustasyar tidak punya kepentingan apa-apa. Oleh karena itu, menurut saya, dengan pikiran yang jernih dari Mustasyar, maka penting juga kita mengundang seluruh Mustasyar di PBNU untuk menyelesaikan semua persoalan ini,” Katanya.
Kiai Juhadi tampak berkaca-kaca ketika mengutarakan kalimat-kalimat berikutnya. Dengan isak tangis yang setengah tertahan, ia melanjutkan, ”Ini merupakan tontonan yang sangat, sangat memprihatinkan, terus terang sebagai Ketua PWNU, saya sedih sekali melihat persoalan ini. Kok, NU bisa jadi begini?” Pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU Yogyakarta KH Zuhdi Muhdlor menyayangkan persoalan ini terjadi justru terjadi di tengah konsolidasi dan gairah cabang-cabang bersama jamaah Nahdliyin membangun NU, bahkan sedang menggalang kolaborasi dengan berbagai pihak lain.
”Kami di DIY sedang mencoba membangun hubungan baik dengan semua pihak, baik dengan Keraton (Yogyakarta), dengan Muhammadiyah, dan sebagainya. Namun, dengan kondisi seperti ini, tentu kami menjadi sangat malu. Ini beban berat bagi kami,” terangnya.
Kiai Zuhdi menambahkan, persoalan ini melibatkan para kiai, namun tidak ditangani berdasarkan agama.
“Penyelesaiannya, kok, tidak sesuai dengan moral agama, tapi diselesaikan dengan model politik?” Tutupnya. (Ym)
