Konsolidasi Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukan agar kepemimpinan PBNU kembali berjalan sesuai mekanisme AD/ART serta menghormati ikhtiar islah yang tengah diupayakan para kiai sepuh.
Seruan tersebut mengemuka dalam rapat konsolidasi yang digelar di Jakarta pada Kamis–Jumat (4–5/12), yang dihadiri perwakilan kader NU dari seluruh provinsi.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, dalam keterangannya di Jakarta, menegaskan bahwa rencana sebagian pihak menggelar rapat pleno untuk menunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang menginginkan upaya islah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” kata Purwaji, Jumat (5/12/2025).
Ia menambahkan bahwa AD/ART bukan sekadar formalitas, melainkan pagar etis dan struktural yang menjaga kehormatan organisasi. Menurutnya, ada kecenderungan penggunaan kewenangan struktural untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, dan mengabaikan seruan para masyayikh atau kiai sepuh.
Situasi tersebut, lanjut Purwaji, dinilai berpotensi mengancam marwah organisasi dan menjauhkan NU dari ruh dasar yang berlandaskan syura, moral publik, dan tuntunan para ulama.
Sementara itu, kader muda NU lainnya, Fajri Al Farobi, menekankan bahwa tradisi NU hanya dapat hidup dalam ruang dialog.
“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar,” ujarnya. (Ym)
