KPK Belum Putuskan Penahanan Yaqut Usai Praperadilan Ditolak dalam Kasus Kuota Haji
Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan apakah akan menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam waktu dekat setelah permohonan praperadilan yang diajukannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Meski demikian, penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 tetap dilanjutkan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan keputusan mengenai penahanan terhadap tersangka tidak dapat dilakukan secara otomatis setelah putusan praperadilan keluar.
“Kalau itu kan kita lihat, harus tidak serta-merta juga. Tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal,” kata Asep kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Menurut dia, penyidik harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses penanganan perkara sebelum mengambil keputusan terkait penahanan.
Asep menjelaskan bahwa penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan yang harus dihitung secara matang.
Oleh karena itu, KPK tidak akan terburu-buru mengambil langkah tersebut.
Ia menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi kuota haji ini tidak hanya melibatkan satu orang tersangka sehingga penyidik perlu melihat keseluruhan konstruksi perkara sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Karena di sini tidak hanya ada satu tersangka. Karena ada tersangka yang lainnya. Jadi penanganan perkaranya itu kan hanya terkait dengan penahanan. Itu strategi dari kita. Kita melihat bagaimana penanganan perkara selanjutnya dan lain-lainnya. Kita pertimbangkan. Kalau pertimbangannya sudah cocok, kita juga tidak akan menunda-nunda,” kata Asep.
Meski belum memutuskan soal penahanan, KPK memastikan proses penyidikan tetap berjalan.
Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para tersangka serta saksi yang terkait dengan perkara tersebut.
Dalam waktu dekat, KPK juga berencana memanggil kembali Yaqut Cholil Qoumas untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (Ym)
