Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menolak usulan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” katanya kepada wartawan di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (6/4).
Said menjelaskan mekanisme agar penyalurannya tepat sasaran adalah dengan memperketat sistem. Dia mencontohkan seperti dengan penggunaan sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak.
“Caranya, bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah, berulang kali saya bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata, bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, Said mengungkap saat ini hanya sekitar 5,4 juta dari 8,6 juta orang yang sesuai sasaran subsidi BBM saat ini.
“Karena hitungan kami, dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, tabung 3 kilogram itu hanya 5,4 juta cukup,” katanya.
Lebih lanjut, Said juga mengatakan wajar banyak pihak yang terdampak akibat kenaikan harga minyak. Namun, hal tersebut bukan berarti harus membebankannya dengan mengganggu subsidi masyarakat miskin.
“Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa kok yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tegas politikus PDIP itu. Bg
