Pemerintah Indonesia sedang terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mungkin terjadi dampak geopolitik global, terutama akibat ketegangan di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
“Kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” ujar Afriansyah di tengah acara Patriot Move 2026 yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Ahad (17/5).
Menurut Afriansyah, konflik global saat ini memberikan tekanan pada perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan.
“Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” kata Afriansyah.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional untuk mencegah peningkatan PHK di berbagai sektor industri.
Sebagai langkah konkret, Afriansyah mengatakan pemerintah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk membantu masyarakat tetap mendapatkan peluang kerja di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Salah satu inisiatif yang direncanakan, yakni memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada 2026.
Program ini ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang makin kompetitif.
“Untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insyaallah lowongan sekitar 150 ribu. Jadi, dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu,” ucap Afriansyah. Bg
