Komisi III DPR menggelar audiensi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang menyeret PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Kamis (18/6).
Audiensi dihadiri perwakilan korban, pengacara, dan pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
“Kami minta mungkin dari perwakilan korban dulu ceritanya. Dari dua tim ini, inti masalahnya apa, secara lengkap, detail, tapi tidak bertele-tele, biar kami tahu gambarannya,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman selaku pemimpin rapat.
Pada kesempatan itu, salah satu korban, Uli Amelia Septriani menegaskan dirinya hadir mewakili 1.200 korban lain dalam kasus tersebut. Dia bercerita bahwa dirinya masuk dalam kloter umrah pada Syawal lalu yang perjalanannya kemudian mendadak dibatalkan.
Kala itu, kata Uli, pembatalan keberangkatan dilakukan karena alasan force meajure akibat kondisi atau eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Di situ jemaah marah. Itu awal mula kami, masalah kami jemaah khususnya Syawal bermula dengan Hannania tanggal 25 Maret. Begitu banyak jemaah yang datang ke kantor mereka, kami menuntut pertemuan, menuntut solusi,” ujarnya.
Namun, hingga saat ini, kata Uli, tak ada langkah mitigasi atau solusi yang dilakukan Hanania. Bahkan, tak pernah ada permintaan maaf yang disampaikan pihak Hanania.
“Itikad baik sekecil apa pun kami tidak menerima dan baru kami dapatkan setelah kami meminta pertolongan kepada Kemenhaj pada 7 April,” katanya.
Menurut dia, solusi baru disampaikan setelah mereka bertemu Kementerian Haji. Pada 17 April, mereka berjanji akan memberikan dana pengembalian yang akan dilakukan dalam tiga termin. Pertama, 29 Mei sebesar 30 persen, termin kedua 40 persen di tanggal 31 Juli, dan termin ketiga itu pelunasan di 30 persen pada akhir Agustus.
Sementara, opsi kedua reschedule pemberangkatan yang akan dilakukan pada Juni hingga Juli. Opsi tersebut diberikan pada calon jemaah yang masih ingin berangkat bersama Hanania. Bg
