Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong terwujudnya integrasi layanan kesehatan, melalui sistem Satu Data Kesehatan Surabaya yang menghubungkan seluruh rumah sakit, di Kota Pahlawan. Integrasi tersebut dinilai penting, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tenaga kesehatan, dan manajemen rumah sakit memiliki data yang sama, terkait kondisi kesehatan masyarakat secara real time.
Gagasan itu disampaikan Wali Kota Eri saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya, yang diikuti perwakilan 69 rumah sakit di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/6).
Melalui sistem tersebut, seluruh data layanan kesehatan, akan terkoneksi dalam satu platform, mulai dari jumlah dokter, tenaga kesehatan, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga sebaran penyakit di setiap wilayah. Data itu nantinya menjadi dasar pembagian peran, antar rumah sakit dalam mendukung berbagai program kesehatan di Surabaya.
“Ini bukan data milik pemerintah kota, tetapi milik bersama. Dengan satu data, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit mana yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk pelayanan warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, integrasi data juga akan mendukung pelaksanaan program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan (Nakes), Satu Kelurahan Satu Ambulans, serta penguatan layanan Tim Gerak Cepat (TGC), yang terhubung dengan Command Center 112. Sistem tersebut memungkinkan petugas mengetahui ketersediaan layanan rumah sakit, secara langsung sehingga pasien darurat dapat segera dirujuk, ke fasilitas kesehatan yang siap menangani.
“Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian berpindah lagi ke rumah sakit lain yang juga penuh. Di era digital seperti sekarang, informasi kapasitas layanan harus bisa diakses secara langsung, agar pasien segera mendapatkan penanganan,” ujarnya.
Selain mempercepat layanan kegawatdaruratan, sistem satu data juga akan membantu pemerintah, memetakan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, cakupan kepesertaan BPJS, kapasitas rumah sakit, hingga potensi antrean pasien di setiap wilayah.
Wali Kota Eri menambahkan, data yang terintegrasi akan memperkuat kemampuan pemerintah, dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi wabah penyakit. Pengalaman pandemi Covid-19, menurutnya, menunjukkan pentingnya keterhubungan data, antar fasilitas kesehatan agar pengambilan keputusan, dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Kalau terjadi peningkatan kasus penyakit, kita bisa segera mengetahui wilayah mana yang terdampak dan kebutuhan apa yang harus disiapkan. Pengalaman Covid-19 mengajarkan bahwa data kesehatan, harus terhubung dan dapat diakses bersama,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS, tetap dapat berkontribusi dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti penyediaan ambulans, atau keterlibatan tenaga medis dalam program pendampingan kesehatan di tingkat RW. “Yang penting semua bisa saling terbuka dan mendukung pelayanan kesehatan, warga Surabaya,” imbuhnya.
Wali Kota Eri menargetkan penguatan sistem Satu Data Kesehatan Surabaya, dapat berjalan lebih masif dalam satu bulan ke depan, dengan melibatkan seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan, di Kota Pahlawan.
“Alhamdulillah, rumah sakit-rumah sakit yang hadir juga menyatakan dukungannya. Program ini memang menjadi kebutuhan bersama dan manfaatnya, akan dirasakan langsung oleh seluruh rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, bagi warga Surabaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh mengatakan forum koordinasi tersebut, digelar untuk memperkuat sinergi antar rumah sakit, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Surabaya.
“Kolaborasi diperlukan untuk mengoptimalkan sistem rujukan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan, secara bersama-sama,” kata dr. Billy
Salah satu fokus utama yang dibahas, adalah penguatan layanan kegawatdaruratan melalui Command Center 112 dan TGC. Berdasarkan evaluasi Dinkes Surabaya, laporan kesehatan menjadi panggilan terbanyak, yang masuk ke layanan 112, mencapai sekitar 37 ribu kasus trauma per tahun, belum termasuk kasus kedaruratan non-trauma lainnya.
“Dengan jumlah kasus sebesar itu, layanan kegawatdaruratan tidak mungkin hanya ditangani tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Karena itu, keterlibatan seluruh rumah sakit menjadi sangat penting, agar layanan bisa berjalan lebih cepat dan merata,” terangnya.
Ia menambahkan, sistem Satu Data Kesehatan Surabaya saat ini, telah diterapkan di tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yakni RSUD dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Candrarini. Ke depan, sistem tersebut akan diperluas dan diintegrasikan, dengan seluruh rumah sakit di Surabaya. Dari total 69 rumah sakit yang beroperasi, sebanyak 68 merupakan rumah sakit darat dan satu lainnya, adalah rumah sakit terapung.
“Melalui sistem ini, petugas dapat mengetahui kapasitas dan ketersediaan layanan rumah sakit, secara real time sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” pungkasnya. (yunus)
