Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang, di tingkat nasional. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Surabaya berhasil meraih Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos), pada ajang Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil, yang berlangsung di Jakarta pada 3–4 Agustus 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin.
Apresiasi ini diberikan atas komitmen Pemkot Surabaya, dalam mendukung transformasi digital perlindungan sosial, melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
Prestasi tersebut melengkapi capaian Surabaya pada hari pertama Rakornas, yang berhasil masuk dalam 10 Besar Nasional Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada hari kedua, Surabaya mengukuhkan posisinya di Peringkat 1 Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlinsos, dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti perluasan piloting project Perlinsos. Bahkan, saat skema uji coba diperluas hingga 100 kabupaten/kota pada Agustus ini, Surabaya tetap mencatatkan capaian tertinggi secara nasional.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa implementasi teknologi Face Recognition, berbasis biometrik dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD di Surabaya, berjalan sangat efektif. Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan jumlah pendaftaran tertinggi sebanyak 1.215. 768 pemohon. Teknologi ini meningkatkan akurasi verifikasi identitas, memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berhak, serta meminimalkan potensi kesalahan data.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga diproyeksikan sebagai pintu masuk utama, berbagai layanan publik di masa depan.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (5/8).
Senada dengan Wali Kota Surabaya, Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa raihan ini merupakan wujud nyata kerja keras Pemkot, bersama masyarakat dalam membangun ekosistem digitalisasi pemerintah, berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan IKD.
“NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi juga identitas hukum dan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga perpajakan. Ke depan, seluruh layanan publik di Surabaya akan terintegrasi dan didasarkan, pada data NIK melalui platform IKD,” jelas Irvan.
Terkait dengan pendaftaran program Perlinsos, Irvan menyampaikan bahwa saat ini sasaran pendaftaran di Kota Surabaya, telah mencakup lebih dari 1,2 juta Kepala Keluarga (KK). Selain itu, Pemkot Surabaya terus memacu capaian aktivasi IKD secara masif.
“Saat ini aktivasi IKD berada di angka sekitar 38 persen, dari total warga wajib rekam KTP. Namun jika dihitung khusus warga pemilik ponsel pintar, capaiannya sudah menembus angka sekitar 76 persen. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami menargetkan dalam satu bulan ke depan aktivasi IKD, bisa mencapai 100 persen bagi seluruh warga pemilik device yang mendukung,” tambah Irvan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sistem Perlinsos merupakan langkah nyata, dalam menghadirkan bantuan sosial yang tepat sasaran, inklusif, objektif, dan transparan.
“Sistem aplikasi Perlinsos ini terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga. Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis, apakah seseorang layak, atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan, menentukan penerima secara objektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN),” jelas Eddy Christijanto.
Ia menambahkan, data Perlinsos saat ini baru dimanfaatkan, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, seluruh intervensi pemerintah daerah, maupun pusat seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan merujuk pada data Perlinsos, dengan prioritas utama masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 4.
Capaian pendaftaran Perlinsos yang menyentuh angka 100 persen per awal Agustus ini, tidak terlepas dari empat strategi utama Pemkot Surabaya. Pertama, menggerakkan seluruh Perangkat Daerah (PD), camat, lurah, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila secara masif. Kedua, memfungsikan ketua RT dan RW sebagai agen pendaftaran Perlinsos di tingkat tapak.
“Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan media cetak, elektronik, media sosial, serta menggandeng influencer lokal Surabaya dan yang keempat merupakan pengawasan dan kontrol ketat secara berkala oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terhadap jajaran kewilayahan,” pungkasnya. (yunus)
