Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dimulai lebih awal.
Menurut HNW, 2027 merupakan tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena itu evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR dan masyarakat harus segera dilakukan agar kualitas pelayanan jemaah semakin baik.
Hal itu disampaikan HNW dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026). Turut hadir Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti dan Plt. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DKI Jakarta Agus Husein.
“Komisi VIII DPR RI telah mendukung penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi haji 2026 dan persetujuan uang muka BPIH sekitar Rp4 triliun untuk pembayaran awal layanan jemaah di Armuzna, sesuai ketentuan Arab Saudi. Karena itu persiapan haji 2027 harus dimulai lebih awal agar persoalan bisa diantisipasi dan pelayanan ke jemaah semakin baik,” ujar Hidayat di Bintaro, Jakarta Selatan.
Ia menyebut kebijakan Arab Saudi saat ini langsung membuka persiapan haji tahun berikutnya setelah musim haji selesai. Karena itu masukan dari evaluasi Komisi VIII, pemangku kepentingan, calon jemaah, alumni haji, hingga masyarakat luas perlu segera disinkronkan dengan rencana kebijakan 2027.
“Tujuan sosialisasi ini selain menyampaikan informasi aturan UU dan praktik penyelenggaraan haji, juga untuk menghadirkan partisipasi masyarakat. Kritik dan saran dari masyarakat jadi bahan penyempurnaan kebijakan tahun depan. Sekaligus memotivasi masyarakat membantu jemaah menjaga kemabruran setelah pulang,” lanjut Hidayat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan, pembentukan Kementerian Haji merupakan ikhtiar mewujudkan tata kelola haji yang lebih profesional. PKS bersama Prabowo sejak Pilpres 2014 sudah mengusulkan pemisahan penyelenggaraan haji dari Kemenag.
“Alhamdulillah kini sudah terbentuk. Bukan lagi sebatas Badan Penyelenggara Haji sesuai Perpres 154/2024, tapi sudah setingkat Kementerian sesuai UU 14/2025 dan Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umroh,” katanya.
HNW menilai penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh di 2026 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Kasus-kasus 2025 seperti syarikah dan kartu nusuk tidak terulang.
“Karena itu tahun kedua ini harus lebih baik lagi. Dengan pengalaman positif dan persiapan sejak awal, jemaah 2027 bisa lebih tenang dan khusyuk, sehingga meraih haji mabrur. Dan doanya maqbul untuk Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” pungkasnya. (Ym)
