Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dalam menyediakan hunian layak bagi warganya, lewat Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) mendapatkan apresiasi, dari tingkat Pemerintah Provinsi. Pemkot Surabaya berhasil menyabet penghargaan Terbaik I, Kategori Pemerintah Daerah Dengan Dukungan APBD Program RTLH Tertinggi, dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Convex Hall, dua hari yang lalu.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian Maharhandono.
Iman mengungkapkan bahwa penghargaan ini, merupakan bentuk apresiasi atas atensi Pemkot Surabaya, yang ditopang oleh kolaborasi kuat bersama DPRD Kota Surabaya, dalam menuntaskan persoalan hunian di Kota Pahlawan.
“Penghargaan ini sebenarnya cukup mendadak bagi kami. Kami tidak menyangka Surabaya mendapat penghargaan dukungan APBD tertinggi, untuk Rutilahu. Daerah lain ada yang mendapat penghargaan, untuk penanganan kawasan kumuh, namun karena kawasan kumuh di Surabaya sudah jauh berkurang, fokus dan atensi Pemkot saat ini bergeser masif, ke penanganan rutilahu,” ujar Iman, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 ini Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan sebanyak 3.242 unit rumah. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan APBD kota. “Dukungan APBD sebanyak 2.240 unit dan dari non-APBD (CSR dan NGO) sebanyak 1.002 unit rumah,” kata Iman.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya bergerak bersama, berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Beberapa di antaranya adalah BAZNAS, Nurul Hayat, Yayasan Buddha Tzu Chi, hingga pengembang properti, seperti Ciputra dan Pakuwon Group.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), saat ini tercatat sebanyak 200 unit, dengan informasi akan ada tambahan hingga 2.000 unit, yang saat ini sedang dikaji kembali oleh pusat.
Iman mengatakan, Pemkot Surabaya menerapkan seleksi ketat, agar program ini tepat sasaran. Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos), penerima manfaat harus masuk dalam data keluarga miskin (gamis), atau pra-miskin pada desil 1 sampai 5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Persyaratan utamanya adalah rumah harus berdiri di atas tanah yang legal, memiliki sertifikat, atau alas hak yang jelas seperti IPT (Izin Pemakaian Tanah) atau surat sewa resmi. Kami tidak bisa melakukan perbaikan di atas tanah ilegal, seperti tanah bantaran rel milik PT KAI atau semacamnya,” tegas Iman.
Mengenai target jangka panjang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan, seluruh persoalan rutilahu di Surabaya harus selesai 100 persen, pada tahun 2027. Saat ini, total usulan yang masuk ke Pemkot mencapai 7.196 unit rumah.
“Tahun 2026 ini kita selesaikan 3.242 unit. Sisanya sekitar 3.896 unit akan kita rampungkan di tahun 2027. Harapannya, dalam dua tahun ke depan urusan rutilahu di Surabaya sudah selesai,” lanjutnya.
Bagi Pemkot Surabaya, Rutilahu bukan sekadar program perbaikan fisik bangunan,
atau estetika kota. Jauh di balik itu, program ini adalah ikhtiar, untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan perekonomian warga dimulai dari rumah mereka sendiri.
Ke depan, Iman berharap semakin banyak sektor swasta yang terlibat. Sementara itu, untuk penanganan hunian di atas tanah ilegal, yang belum tersentuh program ini, Pemkot akan mulai mengkaji konsep penertiban yang humanis, serta program relokasi bersama jajaran pemerintah pusat terkait.
“Target utama kami adalah menghadirkan hunian yang layak, sehat, aman, dan bermartabat. Rumah yang tadinya tidak punya pencahayaan alami, kurang sehat, atau lantainya masih tanah, kita ubah menjadi layak huni, agar kesehatan dan ekonomi keluarga di Surabaya, ikut meningkat,” pungkasnya. (yunus)
