Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenjah) Dahnil Anzar Simanjuntak berjanji akan memberantas praktik-praktik kartel, mafia, hingga bandit dalam ekosistem haji dan umrah.
Ia menyatakan pemerintah berencana menggeser tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah menuju ekosistem yang lebih kompetitif dan transparan.
Hal itu disampaikan dalam forum Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Hotel Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, Badung, Kamis (24/9/2026).
Dahnil menegaskan akan terus mengulangi apa yang ia temukan itu hingga praktik yang dianggap bermasalah tidak terjadi lagi.
“Banyak praktik mafia, banyak praktik bandit haji serta umrah, itu akan saya ulangi terus-menerus. Sebenci apa pun Bapak, Ibu sekalian, sampai kemudian praktik ini tidak berlaku, tidak hadir,” cetus mantan Juru Bicara Prabowo Subianto itu.
Dalam pemaparannya, Dahnil menjelaskan arah kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang dirumuskan dalam tiga target utama. Ketiganya yakni, sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban maupun keadaban.
Namun, setelah melakukan pengawasan selama dua tahun, ia menilai bahwa urutan tersebut perlu ditekankan kembali. Target pertama, memastikan seluruh proses ibadah haji dan umrah berjalan sesuai dengan syariat dan fikih.
“Kita pertama itu ada sukses ritual. Artinya proses ritualisasi penyelenggaraan haji dan umrah itu berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pemerintah kemudian mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi haji yang sehat dan kompetitif. Selanjutnya, tahap membangun peradaban dan keadaban melalui penyelenggaraan haji dan umrah.
Dahnil berharap forum evaluasi tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan capaian, dapat menjadi wadah kritik dan otokritik.
“Otokritik. Forum ini harus menjadi otokritik. Evaluasi itu isinya otokritik, terbuka,” tuturnya.
Menurutnya, kritik dari pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah sekalipun penting untuk didengar.
“Saya mau ketemu para pembenci-pembenci saya. Karena biasanya omongan para pembenci itu penting untuk didengar,” tuturnya.
Ke depan, ia menegaskan pemerintah ingin membantu ekosistem haji dan umrah yang mengedepankan kompetisi terbuka, kualitas pelayanan, serta menghindari praktik yang disebutnya sebagai koncoisme, maupun kartelisme. (Ym)
