DPR mengusulkan agar Kemenag tidak melanjutkan daftar rekomendasi mubaligh. DPR menilai hal jtu akan berpotensi membelah stigma umat.
KARENA DIDESAK
Kepada majalahnurani.com, Wakil Ketua Komisi VIII, Sodiq Mudjahid mengatakan, jika rekomendasi itu dilanjutkan maka stigma akan terbelah. Menurut dia, biarlah umat yang memberi keilmuan dan bukan negara.
“Indonesia memiliki banyak mubaligh yang tersebar hingga pelosok Tanah Air,” kata Sodik.
Sodik menilahli bahwa adanya daftar rekomendasi mubaligh yang dikeluarkan Kemenag bukan didasarkan pada standarisasi dan seleksi. Melainkan, daftar itu didesak oleh waktu karena menjelang Ramadhan.
“Kemenag kepepet mengumumkan semua. Bahkan, Menag tidak konfirmasi. Karena sensitif, bisa dikatakan Menag mencatut nama mereka, nggak elok,” sangkanya.
PEMBINAAN
Untuk itulah, kata Sodik, Kemenag tak perlu melanjutkan pendataan rekomendasi mubaligh. Sebab, ilmu agama adalah ilmu umat bukan milik lembaga atau institusi.
“Untuk meredam ini agar tidak dilanjutkan. Orang di kampung, pinggir pantai, dan ujung sudah banyak yang ikhlas,” imbuhnya.
Terkait mubaligh yang tidak ada dalam daftar, menurut dia, bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu agama yang tinggi. Apabila pemerintah menganggap mubaligh yang tidak ada dalam daftar tak baik, maka pemerintah harus memberi pembinaan pada mereka.
“Kalau tidak baik, maka tugas kita buat dia baik, dan kalau perlu ditangkap, kita rapikan ulama, tetapi caranya tidak seperti ini,” sarannya. 01’/Bagus
