Saat menghadiri rapat kerja Badan Pengelola Keuangan Haji di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Rabu malam (12/12/2018). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji ke infrastruktur.
AMAN
Menurutnya investasi dana haji ke infrastruktur dapat menyelamatkan dana haji dari inflasi dan pelemahan nilai tukar mata uang.
Selain itu, dana haji yang diinvestasikan ke infrastruktur merupakan bentuk investasi tanpa bunga. Hal ini karena dana yang dinvestasikan ke infrastruktur bukan dalam bentuk deposito.
“Ini dana yang dibayar bukan deposito karena tanpa bunga, bunga haram tentunya karena riba nanti kalau diistilahkan bunga, salah lagi. Tapi dagang (investasi ke infrastruktur) boleh,” tuturnya.
BPKH diminta tidak sekedar memutarkan dana haji kepada bank syariah. Dia menekankan kepada BPKH untuk membicarakan secara serius investasi apa yang baik untuk dana haji, di mana keuntungan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat inflasi.
“Intinya ialah investasi yang aman tapi nilainya lebih tinggi, maka itu proyek-proyek infrastuktur seperti yang dikatakan. Kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung, pasti lebih visibel, beli pembangkit listrik PLN itu pasti dia punya nilainya lebih tinggi, pasti IRR-nya mungkin di atas 15 persen, itu baru bisa 15 persen,” terangnya.
ANTREAN PANJANG
Tak hanya itu, melihat ada perbedaan panjangnya antrean di tiap daerah, JK juga usul agar antrean haji disusun dalam daftar tunggu nasional. Dia segera membicarakan bersama Menag.
“Jangan daftar tunggu kabupaten karena ada yang daerahnya kurang 15 tahun, ada juga yang 40 tahun,” ujar JK.
Dia menaparkan banyak orang asal daerahnya, Makassar, Sulawesi Selatan, yang membuat KTP dengan domisili DI Yogyakarta untuk mempercepat antrean naik haji.
“Sebab jumlah warga Makassar yang ingin naik haji lebih banyak ketimbang warga Yogyakarta. Mendaftar di Yogya menunggu 15 tahun. Kalau dibanding di Pare-Pare atau Sengkang bisa sampai 30 tahun,” imbuhnya.
JK menilai, banyaknya antrean haji di sejumlah daerahjuga menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya.
Seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau termasuk wilayah yang antrean hajinya cukup banyak. Untuk itu, daftar tunggu nasional haji itu dinilai perlu agar antrean yang ada adil di semua daerah.
“Jadi memang tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur juga bersamaan dengan daftar tingginya keagamaan di daerah tersebut,” tandasnya. 01/Bagus
