Indonesia Halal Watch (IHW) menilai hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bekerja maksimal. IHW pun mendorong pemerintah segera membentuk badan halal setingkat menteri yang khusus mengurusi sertifikasi halal di Indonesia.
DI BAWAH RATA RATA
Kepada majalahnurani.com Kamis (14/8/2019) Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah menjelaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara terbesar dengan mayoritas penduduk beragama muslim yang mencapai 87 persen dari 260 juta jiwa.
Sayangnya perkembangan industri halal Indonesia di bawah rata-rata negara lain.
“Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk makanan halal. Indonesia berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia yang artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal,” tuturnya.
Mestinya industri halal di Indonesia bisa lebih maju dari negara lainnya karena Indonesia memiliki jumlah umat muslim terbanyak saat ini.
“Itu tak terjadi sampai detik ini,” ungkapnya.
KURANG PROFESIONAL
Dari pengamatan Ikhsan, permasalahan mendasar tidak majunya industri halal di Tanah Air, dikarenakan kurang profesionalnya pengelolaan dari lembaga sertifikasi halal seperti halnya BPJPH yang dibentuk pada Oktober 2017 lalu.
Masalahnya, terang Ikhsan, mengelolanya tidak profesional. Isu sebesar ini seharusnya dikelola profesional dan dibawah Presiden, tapi dikelola oleh sebuah lembaga yang baru yakni BPJPH.
Seperti diketahui BPJPH lahir berdasarkan amanat UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini pun tidak berjalan secara baik dalam melakukan sertifikasi halal usai dibentuk dua tahun lalu.
“Sampai hari ini belum bisa menghasilkan lembaga pemeriksa halal (LPH), belum ada auditornya intrumennya, belum ada standarnya, belum ada cara regitrasi, lalu mau dipaksakan jalan di tahun 2019,” kata dia.
Untuk itu IHW mendorong kepada Presiden Joko Widodo agar membentuk badan halal setingkat kementerian agar dapat mempermudah eksekusi terkait sertifikasi halal.
“Kalau badan ini selevel eselon satu di bawah Kemenag, bagaimana mengurusinya? Ketika mereka meeting bersama menteri, lalu apa? Tunggu menteri? Ngadat seperti sekarang,” tandas dia. Bagus
