Press "Enter" to skip to content

Din Syamsuddin Beber Syarat Pemakzulan Presiden

Saat hadir dalam seminar nasional bertema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’, Senin (1/6/2020), Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin membeberkan syarat pemakzulan pemimpin.

KETIDAKADILAN

Dikatakannya, pemakzulan itu dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, Al Mawardi yang terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan.

“Syarat pertama adalah ketiadaan keadilan. Apabila seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan.  Apabila tidak adil di masyarakat, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya dari yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat makzul,” terangnya.

Baca juga  MUI Imbau Rayakan Tahun Baru Dengan Syiar Islam

Syarat kedua, lanjut Din, adalah ketiadaan ilmu pengetahuan. Ketiadaan ilmu ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa. 
Dalam konteks negara modern, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Jika tidak diwujudkan oleh pemimpin sudah bisa menjadi syarat makzul,” sambungnya. 

Syarat ketiga adalah ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Menurut Din, kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar. Ia mengibaratkan kondisi itu seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing. 

“Apabil pemimpin tertekan kekuatan lain, terdikte kekuatan lain, baik keluarga atau orang dekat, itu memenuhi syarat makzul,” urainya. 

Baca juga  Alhamdulillah Mulai Hari Ini, Jam Malam di Arab Saudi Dicabut

DIKTATOR

Menurut Din, pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. 

Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. 

“Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi seperti godok Perppu jadi UU, dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” ungkapnya.

Merujuk pada pemikir Islam modern Rasyid Ridho, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi. 

“Rasyid Ridho (pemikir) yang lebih modern dari Al Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi,” tegasnya. 01/bagus

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *