Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani memastikan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem penerimaan murid baru.
Diketahui, sebelumnya Pemerintah resmi mengganti istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kami di DPR akan melakukan pengawasan yang ekstra. Saya juga meminta kepada seluruh anggota DPRD dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan murid nantinya,” katanya, Senin (3/2/2025).
“Kita juga mengimbau kepada DPR kabupaten, provinsi untuk melakukan hal yang sama, karena kan nanti pelaksanaannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan, ya tentu DPR di provinsi juga harus ikut aktif,” ujarnya.
Menurut Lalu, keputusan zonasi yang hanya berubah dari sistem zonasi menjadi domisili ini sudah melalui kajian. Ia menyebut, ada beberapa daerah yang tak bermasalah dengan domisili.
“Contoh di Jakarta malah kalau zonasi dihapus, itu mereka keberatan. Di kota-kota besar, di Surabaya misalnya, itu juga zonasi berjalan baik,” ujarnya.
“Pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Jadi tidak serta-merta mengganti nama kemudian isinya tetap, nggak, ada lah hal-hal yang berubah di situ,” ucapnya.
Perubahan nama ini akan difinalisasi oleh Komisi X dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (5/2/2025) mendatang.
la menyebut, dalam rapat nanti akan menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait penerimaan murid baru setiap tahunnya.
“Nah nanti masukan-masukan ini kan sudah kami terima nih. Nanti kami akan pertegas solusi dan jalan keluarnya agar kekhawatiran yang disampaikan masyarakat tidak terjadi di tahun ini,” katanya.
Sebelumnya pemerintah resmi mengganti istilah PPDB menjadi SPMB. Nantinya sistem baru ini mulai diberlakukan saat penerimaan siswa baru pada Tahun Ajaran 2025/2026. (Ym)
