Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengikuti demo aksi damai menuntut pemerintah untuk membayarkan tunjangan kinerja (Tukin) yang tidak dibayarkan sejak 2020 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Aksi tersebut bentuk kekecewaan para dosen yang tidak menerima hak mereka selama bertahun-tahun.
Para dosen ini menuntut pemerintah segera membayar tukin yang hingga kini belum diberikan.
Tukin tersebut tidak dibayarkan mulai 2020 hingga 2024.
Koordinator aksi, Anggun Gunawan, menyoroti ketidakhadiran political will dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Ya kalau kami melihat ini merupakan itikad yang tidak ada dari pemerintah ya. Jadi sejak awal kami sudah merasakan adanya ketidakadaan political will dari pemerintah,” ujar Anggun di lokasi.
Menurutnya, sejak awal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menunjukkan sikap tidak berpihak kepada dosen.
Hal ini semakin jelas ketika Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari lalu menyatakan bahwa dosen bukan bagian dari pegawai kementerian, sehingga tidak berhak mendapatkan tukin.
Hal ini semakin jelas ketika Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari lalu menyatakan bahwa dosen bukan bagian dari pegawai kementerian, sehingga tidak berhak mendapatkan tukin.
Selain itu, hingga saat ini para dosen mengaku tidak pernah diajak berdiskusi atau beraudiensi oleh kementerian.
“Kami dicuekin,” ujarnya.
Anggun juga menyoroti anggaran kementerian yang mencapai Rp57 triliun, di mana menurutnya, hanya Rp8 triliun yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tukin dosen.
“Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada, jadi 2,5 triliun kemudian ditambahkan dari dana yang 57 triliun itu. Jadi sebenarnya bisa kalau ada iktikad baik pemerintah,” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan program-program yang dicanangkan oleh kementerian, yang menurutnya banyak yang tidak relevan dengan kebutuhan utama pendidikan tinggi di Indonesia.
Para dosen berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan ini.
Jika tuntutan mereka terus diabaikan, bukan tidak mungkin aksi akan terus berlanjut. (Ym)
