Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf tak ambil pusing soal kritik terhadap wacana war tiket haji yang dimaksudkan untuk mengatasi antrean jemaah haji yang kian panjang.
Irfan mengakui wacana itu tengah menjadi pembahasan di internal Kementerian Haji dan Umrah dan dirinya bertanggung jawab atas wacana tersebut.
“War tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya lah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” ujar Irfan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Selasa (14/4).
Namun, pihaknya mengaku tak keberatan untuk menutup wacana tersebut jika dianggap prematur. Menurut Irfan, pihaknya saat ini akan fokus terlebih dahulu terhadap pelaksanaan haji 2026 yang akan segera dimulai.
“Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” katanya.
Sebelumnya, Irfan mengungkapkan bahwa ide war tiket berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Usulan itu dimaksudkan sebagai solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
“Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insya allah tidak ada antrean,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4). Bg
