Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu, diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh, terhadap pelaku usaha nonpertanian, yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sensus, yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting, dalam membaca kondisi perekonomian daerah, maupun nasional.
“Sensus Ekonomi BPS ini adalah upaya strategis pemerintah, untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional,” kata Wali Kota Eri, Jumat (8/5).
Ia berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran menyeluruh, terkait potensi serta tantangan ekonomi di Kota Pahlawan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha, untuk turut berpartisipasi aktif dalam pendataan.
“Kami berharap Sensus Ekonomi ini akan mampu memberi gambaran menyeluruh, mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.
Wali Kota Eri pun mengimbau masyarakat, untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kepada petugas sensus agar data yang diperoleh, benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga Kota Surabaya, untuk bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.
Menurut dia, hasil pendataan tersebut nantinya, akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan ekonomi, yang tepat sasaran.
“Karena Sensus Ekonomi BPS ini akan menjadi dasar, dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, yang tepat sasaran. Mari warga Kota Surabaya, kita sukseskan Sensus Ekonomi BPS tahun 2026,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan menjelaskan, bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan, seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Namun demikian, Arrief menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun, dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” ujar Arrief.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas, hingga Agustus 2026. Pendataan tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
Pendataan juga tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan, tetapi turut menyasar rumah tangga, untuk menangkap aktivitas usaha rumahan, serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Surabaya.
“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu partisipasi (masyarakat) menjadi kunci,” pungkasnya. (yunus)
