Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menghadiri agenda Exit Meeting Amirul Hajj 2026 yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah, Sabtu (6/6/2026) waktu Arab Saudi.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus penyampaian sejumlah rekomendasi perbaikan layanan untuk tahun mendatang.
Dalam kesempatan itu, Menhaj menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak, mengingat jemaah haji Indonesia datang dari berbagai daerah dengan latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang beragam.
“Penyelenggaraan haji tahun ini tidak mudah. Jemaah kita datang dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan keberagaman. Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, prosesnya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Menhaj dalam rilis resmi, Ahad (7/6/2026).
Menhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan layanan haji. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras sejak fase persiapan, operasional, puncak haji, hingga pemulangan jemaah.
“Kemenhaj tidak berdiri sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Saya mengapresiasi seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan haji tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPIH Arab Saudi, Ian Heriyawan, menyampaikan sejumlah capaian dan catatan operasional haji 2026. Ia menyebut penyerapan kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 99,6 persen, dengan sekitar 600 kuota yang tidak terserap. Dari sisi pemulangan, sebanyak 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah telah kembali ke Tanah Air.
“Penyerapan kuota kita mencapai 99,6 persen. Ada sekitar 600 kuota yang tidak terserap. Untuk pemulangan, sampai saat ini sudah 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah yang kembali ke Tanah Air,” jelas Ian.
Terkait layanan tahun depan, Ian menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara petugas haji Indonesia dan syarikah. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama terkait penunjukan syarikah sebagai mitra layanan jemaah.
“Kita harus fokus pada bagaimana kerja sama antara petugas haji dan syarikah nanti. Termasuk juga mitigasi terhadap kebijakan Saudi tentang penunjukan syarikah,” kata Ian.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Amirul Hajj, Ilfi Nurdiana, menyampaikan 10 poin rekomendasi untuk peningkatan layanan haji ke depan.
Pertama, peningkatan layanan di Mina, khususnya terkait kapasitas tenda dan penyediaan ruang privasi bagi jemaah perempuan agar tetap dapat menjaga aurat dengan nyaman.
“Kedua, peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pra dan pasca-Armuzna. Perlu ada penegasan kepada syarikah penyedia transportasi agar bus datang lebih awal. Syarikah yang terlambat juga perlu dievaluasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” tandasnya.
Ketiga, percepatan operasional bus shalawat pasca-Armuzna dengan dasar persetujuan dari Kerajaan Arab Saudi agar jemaah dapat melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada dengan lebih lancar.
“Keempat, efisiensi layanan berbasis kedekatan hotel dengan Masjidil Haram. Kami menilai, meskipun biaya hotel lebih tinggi, penempatan hotel yang dekat dengan Haram dapat mengurangi kebutuhan transportasi dan meningkatkan kenyamanan jemaah,” kata Ilfi.
Kelima, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dalam layanan katering jemaah, baik melalui dapur milik Indonesia maupun bahan makanan yang diimpor dari Indonesia.
“Keenam, peningkatan pelatihan bagi petugas kloter dan petugas daerah agar kualitas layanan di lapangan semakin seragam dan sesuai standar,” ujarnya.
Ketujuh, penguatan standar layanan petugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penambahan jumlah pembimbing ibadah laki-laki agar layanan tetap berjalan ketika petugas perempuan berhalangan.
“Poin delapan, penguatan diplomasi layanan kesehatan dan akomodasi Armuzna, terutama peningkatan fasilitas tenda, penambahan jumlah toilet bagi perempuan dan lansia, serta izin safari wukuf bagi jemaah yang sakit parah,” tambahnya.
Kesembilan, penguatan layanan haji ramah lingkungan, khususnya di kawasan Armuzna, dengan mengurangi sampah plastik melalui penyediaan tumbler dan dispenser air minum.
“Terakhir, Perlu layanan jasa dorong yang terintegrasi, nyaman, dan aman bagi lansia dan jemaah risiko tinggi, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Selain itu, perlu dikaji kemungkinan dibukanya Bandara Taif. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, perlu melakukan feasibility study atau kajian kelayakan,” pungkasnya.
Sebagai penutup, forum Exit Meeting Amirul Hajj 2026 mencatat adanya apresiasi dari berbagai pihak terhadap standar layanan haji tahun ini yang dinilai semakin baik. Tingginya tingkat kepuasan jemaah menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji, yang terlihat dari menurunnya jumlah keluhan jemaah secara signifikan.
Selain itu, temuan audit internal maupun eksternal juga menurun, menunjukkan tata kelola penyelenggaraan haji yang semakin transparan dan akuntabel. Standar layanan atau Service Level Agreement (SLA) yang semakin jelas dan terukur, serta indikator kesehatan jemaah yang membaik, menjadi catatan positif untuk memperkuat kualitas pelayanan haji pada tahun berikutnya. (Ym)
