Anggota DPR RI Setuju Motor Listrik MBG Dihibahkan untuk Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang awalnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru-guru honorer di daerah.

Yahya menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).

Politikus Golkar itu menegaskan bahwa sejak awal dirinya tak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG. Alasannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi.

Baca juga  Pemerintah Pastikan Harga BBM dan LPG 3Kg Subsidi Tak Akan Naik

“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata Yahya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut.

Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, Yahya menilai perusahaan yang melakukan pengadaan tidak profesional karena tidak ada dealer dan pusat layanan perbaikan kendaraan dari perusahaan tersebut.

“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucap Yahya.

Terlepas dari hal itu, Yahya mendukung pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari agar motor listrik tersebut tetap dimanfaatkan, karena telah dibayar menggunakan uang negara.

Baca juga  Mendikdasmen Ungkap Rencana Perubahan Sistem MBG, Ada Opsi Libatkan Kantin Sekolah

Diberitakan sebelumnya, Agustina Arumsari menyatakan motor listrik untuk operasional SPPG telah dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan harus dimaksimalkan kegunaannya. Menurut dia, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal. Namun, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, beberapa waktu yang lalu. (Ym)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *