Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan 26 lokasi belajar, bagi masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan. Puluhan lokasi tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat), serta 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas, yang dekat dengan masyarakat, seperti aula kecamatan dan Balai RW. “Jadi kita punya sembilan lokasi KRISNA yang bertempat di aula kecamatan, Balai RW, bisa juga di lokasi-lokasi lain, yang memang bisa dipakai untuk sarana belajar,” ujar Febri, Selasa (11/8).
Selain sembilan lokasi KRISNA, Febri menyebutkan terdapat 17 PKBM yang turut menjadi bagian, dari layanan pendidikan nonformal yang dapat diakses masyarakat.
“Kita juga punya 17 PKBM. Jadi 17 sama sembilan (KRISNA) itu ada 26 lokasi belajar, dimana kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, dan kejar paket C setara SMA. Itu belajar di area itu dengan segala kemudahan tentunya,” kata dia.
Menurut Febri, penyediaan lokasi belajar tersebut, merupakan upaya Pemkot Surabaya, untuk mendekatkan akses pendidikan kepada warga, yang belum menuntaskan pendidikan formal. “Karena pendidikan adalah hak semua orang. Artinya pemerintah, negara, harus hadir dalam semua elemen usia,” katanya.
Ia menuturkan, layanan pendidikan kesetaraan juga dapat dibuka, di wilayah yang belum memiliki kelas apabila terdapat kebutuhan masyarakat. Dispendik Surabaya dapat menyesuaikan lokasi pembelajaran, berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kalau di titik tertentu banyak masyarakat yang misal belum punya ijazah SMP, kami bisa langsung open class di situ. Dan memang tugas kita menyelesaikan pendidikan masyarakat itu secara paripurna, meskipun harus melalui jalur nonformal,” terang dia.
Selain melalui KRISNA, masyarakat dapat mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM, yang pengelolaannya berbasis masyarakat. Bahkan, Surabaya juga memiliki Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nonformal.
“Masyarakat juga bisa melakukan pengelolaan PKBM, karena berbasis masyarakat sebetulnya. Nah, kalau di wilayah-wilayah ternyata belum ada yang ke akses itu, nanti bisa ke kelurahan, atau ke kami. Jadi sifatnya memang open,” ujar dia.
Febri menjelaskan, program KRISNA menyasar warga yang telah melewati usia pendidikan formal, tetapi belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Pendidikan kesetaraan menjadi alternatif, bagi mereka yang sebelumnya terkendala melanjutkan sekolah.
“Jadi kejar paket atau pendidikan nonformal itu, bisa diakses tidak pandang usia. Artinya kalau kita ngomong SD-SMP itu terbatas usianya. Nah bagaimana kalau yang belum kesempatan untuk menyelesaikan penuntasan itu,0 maka bisa datang ke kejar paket,” paparnya.
Warga yang belum menyelesaikan pendidikan karena kondisi tertentu juga dapat memperoleh pendampingan, dari Dispendik Surabaya untuk menentukan jenjang pendidikan yang sesuai. “Mungkin ada something how di masa lampau, sehingga pendidikannya enggak selesai, nanti bisa mengakses ke kami. Kita bisa bantu untuk menuntaskan itu,” jelas dia.
Menurut Febri, fleksibilitas waktu menjadi salah satu keunggulan pendidikan nonformal, terutama bagi warga yang telah bekerja dan tidak dapat mengikuti pola pendidikan formal. “Misal usianya sudah 25 tapi selesai cuma sampai SMP, mau SMA tapi terkendala waktu tidak bisa formal. Nah, itu ada fleksibilitas waktu yang memang bisa kita komunikasikan, dengan para tutor kita,” terang dia.
Pendidikan kesetaraan melalui KRISNA tidak hanya berorientasi, pada penyelesaian pendidikan dan perolehan ijazah. Dispendik Surabaya juga membekali warga belajar, dengan keterampilan melalui pembelajaran vokasi.
“Ada keterampilan yang kita sisipkan di situ. Pada saat nanti siswa atau warga belajar tadi sudah bisa menuntaskan, maka ijazah kepegang keterampilan didapat,” imbuhnya.
Febri menegaskan, pendidikan kesetaraan terbuka bagi seluruh masyarakat, yang belum menyelesaikan pendidikan, termasuk warga yang sudah bekerja. “Artinya semua masyarakat yang belum pernah menyelesaikan ketuntasan belajarnya (misal) berhenti SD kelas 5, itu sudah tinggal ngelanjutin saja nanti sampai dapat, yang namanya ijazah kejar paket,” ujar dia.
Febri menekankan lulusan pendidikan kesetaraan juga memiliki kesempatan sama, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan, sejumlah lulusan Kejar Paket C telah berhasil masuk perguruan tinggi negeri. “Karena success story dari mereka yang sudah lulus kejar paket C, bisa masuk perguruan tinggi. Bahkan kemarin lulusan juga ada yang bisa masuk perguruan tinggi negeri,” pungkasnya. (yunus)
