BGN RI menyiapkan, aplikasi khusus memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan MBG dari dapur SPPG.
Sistem tersebut, dirancang untuk membuat evaluasi terhadap penyedia makanan lebih mudah, langsung, dan transparan dari lingkungan sekolah.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, mekanisme penilaian itu nantinya dibuat menyerupai layanan aplikasi pesan-antar makanan. Aplikasi tersebut, memungkinkan pengguna memberikan rating sekaligus catatan.
“Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online itu. Seperti di (sensor]) misalnya itu, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya,” kata Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, dikutip Ahad, (20/9/2026).
Menurut Sudaryono, platform digital tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditujukan untuk memudahkan sekolah melakukan pemantauan. Evaluasi dari sekolah, nantinya dapat menjadi salah satu bahan bagi BGN melihat kualitas layanan dapur yang bertanggung jawab menyediakan MBG.
Kepala sekolah, kata Sudaryono, juga dapat melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan selama distribusi makanan berlangsung. Masalah seperti menu yang dinilai kurang baik, keterlambatan pengiriman, maupun persoalan pelayanan lainnya dapat dicatat melalui sistem tersebut.
“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu,” ucap Sudaryono.
Selain membangun mekanisme evaluasi digital, BGN juga menekankan, pentingnya peran guru memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan. Sudaryono meluruskan, anggapan bahwa guru dalam program MBG hanya bertugas mencicipi makanan untuk mengetahui ada atau tidaknya racun.
Ia menjelaskan, guru diharapkan makan bersama siswa sekaligus melakukan pengecekan fisik terhadap makanan yang diterima sekolah. Pemeriksaan tersebut, mencakup kondisi kemasan ompreng, keberadaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi atau expired date.
Lalu, Sudaryono meminta, kepala sekolah memberikan instruksi tegas kepada guru agar makanan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dibagikan. Salah satu contoh yang disebut, adalah makanan dalam ompreng yang tidak memiliki label atau mencantumkan batas waktu konsumsi secara tidak jelas.
“Jadi, saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah semua untuk disampaikan ke semua guru bahwa saya minta satu. Manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan,” ujar Sudaryono.
Sistem penilaian berbasis aplikasi tersebut ditargetkan mulai dapat digunakan kepala sekolah dalam waktu dekat. BGN memperkirakan, proses pengembangan dan penerapan akses bagi seluruh kepala sekolah membutuhkan waktu sekitar satu hingga tiga minggu.
“Tentu saja kami perlu waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu. kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak, ibu kepala sekolah semua,” kata Sudaryono. (Ym)
