Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengimbau kepada seluruh warga Kota Pahlawan, agar menjaga kerahasiaan dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat diminta untuk tidak meminjamkan Identitas Kependudukan tersebut, kepada pihak lain untuk keperluan pembelian barang mahal, maupun kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor.
Langkah ini ditegaskan Wali Kota Eri untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos), dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat tersalurkan secara tepat sasaran, kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Wali Kota Eri mengungkapkan, dalam penelusuran data Perlindungan Sosial (Perlinsos) di lapangan, petugas kerap menemukan ketidaksesuaian data kepemilikan aset. Banyak warga yang secara nyata hidup dalam kondisi kurang mampu, namun di dalam sistem terdeteksi memiliki kendaraan bermotor, atau mobil.
“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatatkan aset), yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain. Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil, atau motor,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (5/10).
Untuk memastikan bansos tepat sasaran, Pemkot Surabaya kini tidak hanya berpatokan pada data desil, tetapi menerapkan skema penentuan prioritas penerima bantuan, yang disepakati secara terbuka melalui musyawarah, di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Dalam musyawarah penentuan prioritas tersebut, Pemkot melibatkan Lurah, Camat, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta minimal tiga perempat warga dari wilayah RT setempat, untuk memverifikasi kondisi ekonomi aktual setiap tetangga.
“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut. Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan} sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” jelasnya.
Melalui pendekatan berbasis komunitarian dan semangat Kampung Pancasila ini, Wali Kota Eri berharap seluruh warga Surabaya, ikut mengawasi ketepatan penyaluran bantuan, di lingkungannya masing-masing. Ia meminta warga aktif saling menjaga dan memanfaatkan fitur aduan, atau pengecekan seperti aplikasi Cek Wargaku.
“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga, yang membutuhkan,” pungkasnya. (yunus)
