Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), kembali menggelar penguatan advokasi dan sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Graha Sawunggaling, Kamis (22/10). Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pahlawan.
Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menjelaskan bahwa pembekalan ini difokuskan, untuk mengasah sensitivitas dan meningkatkan pemahaman alur kerja bagi 900 anggota Satgas, yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Satgas tersebut terdiri dari Satgas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), sebanyak 10 orang di tiap kecamatan, serta Satgas PPA sebanyak 4 orang di tiap kelurahan.
“Satgas dan kader ini adalah ujung tombak kami di lapangan. Dinas tidak mungkin bisa mendeteksi, seluruh wilayah Surabaya secara mandiri. Sebagian besar laporan kasus yang masuk justru berkat kepekaan teman-teman kader, yang berada paling dekat dengan masyarakat,” ujar Ida saat ditemui usai acara.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini oleh para kader, dalam menyikapi tren kekerasan yang kerap terjadi, di mana pelaku sering kali berasal dari lingkungan keluarga atau orang terdekat, seperti ayah kandung, maupun saudara. Kondisi ini membuat kasus kekerasan sering kali terselubung dan sulit terdeteksi, jika tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar.
Menurutnya, potensi kekerasan kerap menunjukkan tanda-tanda awal, seperti sering terdengarnya suara teriakan, dari dalam rumah dan sebagainya.
“Kader harus lebih sensitif dan peka terhadap sinyal-sinyal tersebut. Jika ada indikasi, kader bisa langsung mengambil tindakan, atau mengingatkan orang tua sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Dalam sosialisasi tersebut, para peserta dibekali materi penanganan kasus, dari berbagai aspek melalui kolaborasi lintas sektor. DP3A-PPKB menghadirkan sejumlah narasumber ahli, di antaranya praktisi hukum Edward Dewaruci untuk pendampingan hukum, Prof. Nuri Herachwati sebagai perwakilan akademisi, dan Kombes Pol Ganis Setyaningrum, sebagai perwakilan jajaran Dirres PPA-PPO Polda Jawa Timur, yang menjelaskan terkait metode pelaporan.
Ida menegaskan bahwa dalam kegiatan ini, kader juga diajarkan langkah-langkah praktis penanganan awal, seperti prosedur mengamankan bukti visum, tanpa mengobati sendiri luka korban, agar tidak merusak pembuktian hukum.
Selain penanganan di tingkat akar rumput, Pemkot Surabaya juga berkomitmen menjaga respons cepat (response time), pada setiap aduan yang masuk.
“Kami memastikan setiap laporan kekerasan yang masuk harus ditindaklanjuti, dalam kurun waktu kurang dari 12 jam,” tambah Ida.
Ia berharap bahwa penguatan advokasi ini, dapat memperkokoh sinergi antara kader di tingkat kelurahan/kecamatan, aparat penegak hukum, dan Pemkot Surabaya. “Sehingga tercipta lingkungan Kota Surabaya, yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak,” pungkasnya. (yunus)
