Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati mengkritik para kepala daerah yang kerap menyalahkan curah hujan tinggi saat terjadi bencana alam banjir atau longsor.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, pada, Senin (1/12). Jati menilai seharusnya kepala daerah dapat memahami dan mempersiapkan mitigasi bencana yang baik.
Mulai dari penetapan status wilayah hingga bagaimana mengantisipasinya. Sehingga, kata dia, tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat bilamana terjadi bencana.
“Seringkali terjadi dan seringkali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap,” ujar Raditya dalam paparannya.
Pasalnya, ia menyebut dalam banyak kasus yang didapati oleh BNPB permasalahan itu justru timbul karena tata ruang yang tidak sesuai aturan.
“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” tuturnya.
Ia mengingatkan sempadan sungai merupakan zona di kiri dan kanan yang ditetapkan sebagai batas perlindungan untuk mencegah erosi, banjir, dan pencemaran, serta menjaga fungsi ekologis sungai.
Di sisi lain, Raditya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan utamanya di daerah rawan bencana alam. (Bg)
