Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia (RI) resmi membuka kanal hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”, Senin (14/9/2026).
Langkah ini diambil Kemenhaj guna memperketat pengawasan serta memutus rantai praktik penipuan, manipulasi, hingga pungutan ilegal yang merugikan jemaah di tanah air.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan penyelenggaraan ibadah yang transparan, berintegritas, dan menjamin perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
“Hari ini kami meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktik-praktik mafia haji dan umrah dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan supaya datanya datang dari publik,” ujar Dahnil di Jakarta pada Senin, (14/9/2026).
Dahnil membeberkan, urgensi pengawasan ketat ini melandasi besarnya perputaran dana pada sektor haji dan umrah yang mencapai Rp120 triliun hingga Rp180 triliun per tahun. Angka fantastis dari mobilitas jemaah Indonesia ke Arab Saudi tersebut dinilai rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Besarnya angka tersebut membuat kita harus memastikan penyelenggaraan haji dan umrah bersih dari praktik-praktik yang merugikan jemaah,” tambahnya.
Sejak saluran pengaduan diluncurkan, Kemenhaj mencatat respons publik yang luar biasa. Sebanyak 13 ribu laporan masyarakat telah masuk dan kini dalam tahap verifikasi serta penanganan, di mana mayoritas aduan berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan ibadah umrah.
Guna mempermudah akses pengaduan, masyarakat dapat menghubungi hotline resmi di nomor 0811-8885-888. Selain itu, Kemenhaj menyediakan posko aduan langsung di Kantor Wilayah Kemenhaj daerah serta sejumlah titik keberangkatan utama, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Banten), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar).
Langkah agresif ini menjadi bagian dari tindakan tegas pemerintah yang sebelumnya telah menindak bermacam kasus penyimpangan, mulai dari praktik badal haji fiktif, penggelapan dana kurban, hingga transaksi dam ilegal.
“Melalui hotline itu menunjukkan komitmen kami untuk memastikan haji dan umrah harus berlaku bersih dan praktiknya harus suci,” tegas Dahnil. (Ym)
