Hasil dari pertemuan pembentukan Komite Khittah yang diikuti puluhan ulama di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, siang tadi Rabu (14/11/2018) yakni mendorong digelarnya Muktamar luar biasa NU.
MINTA RESTU
Saat menggelar konferensi pers, juru bicara Komite Khittah Choriul Anam menjelaskan, komite khittah ini akan dipimpin oleh Kh Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Ada sejumlah narasi yang dibentuk dalam komite ini. Selanjutnya, narasi ini akan dimintakan restu kepada tiga orang sesepuh NU.
“Hasilnya ini akan kita mintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri dan KH Tolchah Hasa,” tuturnya.
Target Komite Khittah sendiri yaitu melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Isinya NU adalah organisasi sosial kemasyarakat, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik manapun.
PELAKSANAAN KHITTAH
Cak Anam, begitu sapaannya, menilai bahwa pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.
“Contohnya adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Ma’ruf Amin,” terangnya
Menurut dia, dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Ketua Rais Aam berhalangan tetap. Cak Aam menyontohkan, saat KH Sahaf Mahfudz berpulang ke rahmatullah. Karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan oleh KH Mustofa Bisri.
“Saat ini KH Miftahul Ahyar menggantikan KH Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam. Padahal, Kiai Ma’ruf tidak berhalangan tetap.
Makanya kami meminta PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru,” tukasnya.01/ Bagus
