Program Kartu Pra Kerja kini jadi sorotan. Saat pandemi Corona ini rakyat butuh bantuan untuk makan, bukan pelatihan. Terlebih, penunjukan mitra pra kerja yang tanpa tender dan nilai yang fantastik sangat berpotensi merugikan negara.
Program Kartu Pra Kerja sudah dimulai dengan dibukanya gelombang pertama pada pertengahan April 2020 lalu. Bagi pendaftar Kartu Pra kerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet).
Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).
Kartu Pra kerja tidak hanya untuk masyarakat yang terkena PHK atau yang belum punya pekerjaan saja, namun juga terbuka untuk mereka yang sudah bekerja dan berwirausaha. Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.
Hingga saat ini, terdapat delapan platform marketplace yang bakal menjadi perantara antara lembaga pelatihan dan pencari kerja. Kedelapan platform tersebut adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Sementara untuk mitra pembayarannya menggunakan Link Aja, OVO, dan Bank BNI.
Namun program tersebut belakangan banyak menuai protes. Mulai dari dinilai tak bermanfaat karena masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan tunai untuk makan dan bukan butuh pelatihan, hingga berpotensi merugikan negara karena ada penyimpangan dalam operasionalnya.
TIDAK TEPAT SASARAN
Pemerintah harusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit corona. Saat ini, kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakan kemudian hari.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono kembali menegaskan apresiasinya soal stimulus yang Rp 405,1 triliun itu. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat dan jangan salah sasaran, jangan salah eksekusi. Alasannya, bila terlambat akan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena corona.
“Contohnya yang nggak tepat itu adalah subsidi kartu pra kerja kok diberikan dalam bentuk training (pelatihan). Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan,” kata Iwantono beberapa waktu lalu.
Ia beralasan selama ini kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan oleh instansi pemerintah cenderung tak efektif dan memboroskan anggaran.
“Angkanya besar itu, 1 orang (peserta pra kerja) Rp 1.000.000,- kalau ada 5,6 juta orang sudah Rp 5,6 triliun, malah kalau nggak salah ada anggaran sebesar Rp 20 triliun. Uang itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung kepada penerimanya, supaya dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020. Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.
“Pelatihan Kartu Pra kerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google,” ujar Anggawira, beberapa waktu lalu.
Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Pra kerja. Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Pra kerja.
“Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match,” ujar Anggawira.
Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Pra kerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.
Menurut Anggawira, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal. “Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan,” ucap dia.
INDIKASI PENYIMPANGAN
Selain tidak tepat sasaran, program pra kerja juga terindikasi ada penyimpangan. ini berawal setelah ketahuan melibatkan platform Ruangguru, perusahaan milik mantan Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara sebagai penyedia layanan pelatihan daring.
Direktur Utama Pelaksana Kartu Pra kerja Denni Purbasari mengatakan Ruangguru serta tujuh penyedia layanan lainnya ditunjuk pemerintah tanpa melalui tender atau lelang. Untuk pelatihan daring ini, negara menganggarkan Rp 1 juta untuk setiap peserta atau Rp 5,6 triliun dari total anggaran Rp 20 triliun.
Publik juga ditambah geram dengan jenis-jenis kelas yang ada di program pelatihan daring. Sebut saja kelas memancing dan kelautan yang dibanderol Rp 799 ribu, kelas menjadi Youtuber bagi pemula, pelatihan pengelolaan masjid, pengetikan dasar Ms.Word, paket pelatihan jurnalistik menulis naskah berita seharga Rp 220 ribu di Skill Academy dan lainnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P.G. Talattov mengatakan program pelatihan daring tak relevan diberikan kepada korban pandemi Covid-19. “Sayang sekali dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan itu terbuang begitu saja dalam jangka pendek.” Ia menyarankan dana pelatihan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau bantuan sosial.
Belakangan, di media sosial beredar data pengguna program pelatihan yang ditengarai berasal dari Kemenko Perekonomian. Dari total 456.265 penerima Prakerja gelombang I dan II, sebanyak 231.975 peserta telah membeli pelatihan daring.
Total nilai transaksinya mencapai Rp 120 miliar dengan harga rata-rata per transaksi Rp 520 ribu.
Ruangguru ditengarai meraup untung paling besar, merujuk data itu. Perusahaan Belva itu mendapat Rp 89,9 miliar atau 68,9 persen dari keseluruhan transaksi. Adapun jumlah transaksi Ruangguru ialah sebanyak 121.286 transaksi.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan data itu menunjukkan Ruangguru paling diuntungkan dengan adanya program Kartu Prakerja. Dia menghitung, dengan asumsi 20 persen komisi dari Rp 5,6 triliun, maka ada Rp 1,12 triliun yang akan masuk ke provider.
Jika dari Rp 1,21 triliun sebanyak 68,9 persennya masuk ke Ruangguru, maka di akhir pelaksanaan program Prakerja keuntungan mereka bisa mencapai Rp 771 miliar. “Dari awal sudah bisa ditebak ada yang ganjil dalam proses kerja sama platform Kartu Prakerja,” kata Bhima.
HARUS DIEVALUASI
Partai pun ramai-ramai mengkritik pelaksanaan program Prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun itu. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat heran program dengan anggaran sebesar itu digarap oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kementerian koordinator melaksanakan pekerjaan teknis? “Ada apa ini? Bisa saja muncul prasangka-prasangka tidak baik,” kata anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, Ahad, 3 Mei 2020.
Sementara itu Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali mengatakan Ali mengatakan partainya mendukung program Kartu Pra kerja yang menjadi salah satu janji politik Presiden Joko Widodo ini. Namun kata dia, penerapannya harus lebih terarah dan tepat sasaran apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.
NasDem pun mengusulkan agar program pelatihan daring dicabut dari program tersebut. Pelatihan online yang melibatkan delapan penyedia layanan itu menuai kritik publik karena dinilai tak relevan serta penunjukannya ditengarai rawan konflik kepentingan.
“Partai NasDem mendesak segera dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya, Jumat, 1 Mei 2020.
Sementara itu anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menilai pelaksanaan program Prakerja terlihat ngawur. Apalagi, belakangan ramai testimoni peserta yang lolos seleksi padahal tak sesuai kriteria. Ia juga menyinggung jenis-jenis kursus lain yang ada di program Prakerja, seperti pelatihan memancing.
Menurut dia, dengan anggaran Rp 5,6 triliun, program ini sama saja dengan pembodohan rakyat.
“Hentikan program Kartu Prakerja, fokus untuk atasi Covid-19 secepatnya. Pemerintah jangan semakin bebal dan antikritik soal program yang jelas terlihat ngawur ini,” kata Sukamta.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 29 April lalu, sejumlah anggota Komisi III DPR juga ramai-ramai menyinggung program Prakerja. Anggota yang melontarkan kritik di antaranya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan, politikus Gerindra Habiburokhman, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal, politikus Demokrat Hinca Pandjaitan, hingga politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
“Saya minta KPK mengusut tuntas penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek (pelatihan daring) Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun,” kata Arteria Dahlan.
SEMI BANSOS
Atas pelbagai kritik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespons terkait implementasi program Kartu Prakerja pada asat ada pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menjelaskan, sejak awal program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.
Awalnya, program pelatihan dirancang khusus dalam bentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef. Namun penerapan program ini tidak bisa dilakukan secara offline karena pandemi Covid-19, yang kemudian disesuaikan dalam bentuk pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.
“Ada kondisi yang berbeda, yang extra ordinary ,sehingga hanya dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat,” ujar Jokowi saat diwawancara Najwa Shihab dalam program Mata Najwa, Rabu (22/4).
Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar. Dari dana sebesar Rp 3,55 juta yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang baru bisa digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan. Jokowi menjelaskan dengan adanya pandemi Covid-19 maka program Kartu Pra Kerja menjadi bukan murni pelatihan melainkan semi bantuan sosial (bansos). ym
