Di dalam Kartu Pra Kerja, pemerintah sudah menurunkan porsi pelatihan dan menambah insentif bagi peserta program. Insentif pascapelatihan yang semula hanya Rp500 ribu dinaikkan menjadi Rp2,4 juta per peserta.
Demikian disampaikan Direktur Ekesekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja Denni Puspa Purbasari. Dia mengatakan program tersebut bukan bantuan sosial (bansos) yang dipersiapkan untuk memitigasi dampak virus Corona (Covid-19).
“Makanya Pak Jokowi menyebut Kartu Pra kerja sebagai semi bansos karena harus menyesuaikan dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini. Ini namanya non-consumer consumption,” katanya saat diskusi virtual, Rabu (29/4).
Menurutnya, instrumen untuk bansos yang sudah dilakukan pemerintah, antara lain Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pemerintah Non-Tunai, dan lainnya. Total alokasi dana untuk seluruh program bansos diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
Dia menambahan instrumen-instrumen tersebut dikeluarkan untuk mendukung biaya hidup masyarakat secara langsung.
Dikatakan, jika merujuk pada Perpres 38/2020 tentang Kartu Pra kerja tujuan program justru untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing.
“Jadi pelatihan bisa tiga-tiganya langsung atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya saja. Kami yakin peserta juri terbaik bagi pilihan mereka sendiri. Kami berusaha memonitor pilihan masyarakat,” imbuhnya.
BAYI BARU LAHIR
Dia juga mengibaratkan program Kartu Pra kerja sebagai bayi yang baru lahir. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan penerapan program di lapangan. Termasuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat saat proses pendaftaran, verifikasi data, pelatihan, maupun pascapelatihan.
Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada produsen, atau lembaga-lembaga pelatihan. Namun, karena ini kebijakan baru pemerintah memberi uangnya kepada konsumen. Dengan demikian, masyarakat mendapat uang dan kebebasan yang mereka inginkan.
UMPAN BALIK
Denni mengatakan proses umpan balik akan menjadi pertimbangan utama untuk melanjutkan kerja sama, baik dengan penyedia jasa pelatihan maupun peserta. Itu sebabnya pemerintah menggunakan market place dan format digital untuk mengeksekusi program Kartu Prakerja.
“Dengan adanya e-market place kita bisa compare. E-market place bermanfat bagi konsumen untuk mencairkan dana, menghubungkan, dan memberi feed back bagi konsumen. Feed back melalui pemberian bintang dan ulasan, dalam waktu cepat kita dapat informasi,” paparnya. (01)
