Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai keputusan pemerintah yang menunjuk dua syarikah sebagai penyedia layanan jamaah haji Indonesia pada 2026 sudah tepat. Sebab hal ini membuat pengawasan menjadi lebih terfokus dan terukur.
“Kementerian Haji dan Umrah sudah menentukan bahwa dua syarikah akan melayani jamaah haji Indonesia di 2026,” katanya di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Sejalan dengan itu, Maman menyampaikan bahwa DPR RI siap melakukan pengawasan langsung untuk memastikan bahwa dua syarikah ini betul-betul menjalankan amanah yang telah diberikan dengan menghadirkan pelayanan terbaik, dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi di tahun 2025.
Selain pengawasan DPR yang menjadi lebih efektif, menurut Maman, penunjukan dua syarikah bisa memudahkan proses evaluasi dan pembenahan kebijakan teknis di lapangan. Dua syarikah tersebut, kata dia, akan lebih mudah diarahkan.
Lebih jauh, ia menyoroti sejumlah persoalan krusial yang muncul pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya, mulai dari ketidakpastian hotel pada jam-jam awal kedatangan jamaah, hingga terpisahnya anggota keluarga dalam satu kloter, yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan jamaah.
Ia berharap persoalan tersebut tidak kembali terjadi di tahun mendatang.
“Beberapa hal yang terjadi, misalnya ketidakpastian hotel di beberapa jam pertama, termasuk juga keterpisahan anggota keluarga, itu tentu menjadi catatan penting kita,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 dengan hanya melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi dari sebelumnya delapan syarikah.
Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penunjukan dua syarikah ini bisa menekan ongkos perjalanan haji 2026.
“Alhamdulillah, biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” kata dia. (Ym)
