Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga sektor swasta setelah Lebaran. Kebijakan ini dikaji sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyebut skema WFH akan diterapkan secara terbatas, yakni satu hari dalam lima hari kerja. Saat ini, pemerintah masih mematangkan konsep teknis sebelum diumumkan ke publik.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga kepada media Jumat (20/3).
Ia menegaskan kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah. Pemerintah ingin langkah efisiensi ini dilakukan secara luas untuk memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara pasti kapan kebijakan WFH tersebut mulai berlaku. Airlangga hanya memastikan bahwa implementasinya direncanakan setelah periode Lebaran, dengan waktu pelaksanaan yang masih menunggu kesiapan aturan.
“Pasca Lebaran, tapi nanti kita tentukan waktunya,” katanya.
Durasi penerapan kebijakan ini pun bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama terkait harga minyak dan dinamika geopolitik. Pemerintah membuka kemungkinan evaluasi berkala untuk menentukan apakah kebijakan ini perlu diperpanjang atau dihentikan.
“Nanti kita lihat situasinya, situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” jelasnya.
Airlangga juga menegaskan bahwa kebijakan WFH ini tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran program lain, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Ia memastikan tidak ada pemangkasan anggaran. Bg
