Anggota DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan untuk tidak lagi menyasar siswa SMA dalam program makam bergizi gratis (MBG). Hal ini diperlukan apabila pemerintah melakukan refocusing anggaran.
Menurut, Wakil Ketua Komisi IX ini, prioritas program sebaiknya diarahkan kepada kelompok yang masih berada pada masa pertumbuhan dan paling membutuhkan tambahan asupan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD, siswa SD, dan SMP.
“Mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi. Sasaran 3 B juga sangat penting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk mencegah stunting, karena masalah stunting terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan atau sampai usia 2 tahun,” kata Yahya dalam pernyataan resminya, Ahad (19/7/2026).
Yahya menila refocusing dan efisiensi anggaran menjadi kebijakan yang tepat. Menurutnya, penggunaan anggaran program MBG selama ini masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun, ia mengingatkan rencana membatasi penerima manfaat MBG berdasarkan kelompok ekonomi desil 8 hingga 10 harus dikaji secara matang. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.
“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ujar Yahya.
Menurut dia, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat ekonomi mungkin lebih mudah diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sebaliknya, kebijakan itu dinilai sulit diterapkan di sekolah negeri karena latar belakang ekonomi siswanya beragam.
Karena itu, Yahya meminta BGN melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru, terutama dampak psikologis bagi siswa.
“Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya. (Ym)
