Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengingatkan jajarannya menjaga untuk tata kelola yang bersih serta menjauhi korupsi serta berbagai bentuk pelanggaran.
Menurutnya, Kemenhaj mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto yang berkaca dari kasus korupsi Haji 2024.
“Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis,” ujar Gus Irfan, dalam kegiatan Entry Program di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan pers, Selasa (21/7/2026).
Menurut Gus Irfan, fondasi integritas ini harus terus dijaga karena jika dari awal tidak memiliki integritas, maka ke depannya akan sulit diperbaiki.
Sebagai kementerian baru, Kemenhaj diarahkan untuk membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan jemaah,” tuturnya. Gus Irfan menuturkan, integritas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan, sikap dan tindakan dalam memberikan layanan kepada seluruh jemaah.
“Kita harus meninggalkan ego sektoral. Kerja sama harus berjalan dengan baik karena seluruh tugas saling terkait. Saya berharap kita membangun budaya kerja kolaboratif yang berfokus pada pelayanan jemaah,” tuturnya. Ia meminta para aparatur sipil negara (ASN) Kemenhaj yang baru segera beradaptasi karena persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah berjalan.
“Kita sudah berlari menyiapkan haji 2027. Seluruh peserta harus segera belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, akan tertinggal,” tegasnya. Menutup arahannya, Menhaj berpesan agar seluruh pegawai menjaga nama baik Kemenhaj, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya tidak ingin ada cerita negatif berupa pelanggaran atau perbuatan yang dikaitkan dengan Kementerian Haji dan Umrah, meskipun dilakukan di luar kantor. Jaga nama baik kementerian ini,” pesannya. (Ym)
