Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti masalah terkait penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren. Menurutnya sebagian kecil santri menerima manfaat tersebut.
Dalam data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, hanya ada 61.195 santri penerima MBG dari jumlah total populasi santri sebanyak 4.268.848 orang.
“Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” kata Menag dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG, Kamis (30/7/2026).
Nasaruddin kembali menekankan bahwa peningkatan standar angka pemenuhan gizi santri penting dilakukan. Upaya tersebut tetap diperlukan meski sudah sebagian besar pondok pesantren memiliki dapur umum yang mandiri.
Menang menyarankan BGN bisa memanfaatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok program. Pesantren bisa mengolah mandiri sumber bahan baku untuk MBG.
“Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” katanya.
Selain itu, Menag juga mengusulkan teknis distribusi logistik MBG agar disesuaikan dengan kebiasaan pesantren. Diketahui, setiap Senin dan Kamis, para santri lazim melakukan puasa sunnah.
“Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh,” jelasnya.
Menurut Menag, kunci MBG tepat sasaran adalah adanya validitas data. Jika data sudah valid, maka tidak akan susah dalam menyelesaikan masalah di lapangan
Ia menyatakan Kemenag akan mengambil langkah proaktif terkait MBG.
“Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, insyaallah. Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insyaallah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan,” katanya. (Ym)
