Perubahan demografi, tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), serta dinamika penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong satuan pendidikan terus bertransformasi dengan menempatkan peningkatan mutu sebagai fokus utama pengembangannya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengelola satuan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Cisaat, Jawa Barat, Kamis (6/8). Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini menuntut sekolah tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah peserta didik, tetapi mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.
“Era kita mengejar kuantitas sudah berlalu. Sekarang saatnya kita bergerak menuju mutu. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola, serta membangun budaya belajar yang lebih baik,” ujar Fajar.
Fajar menegaskan bahwa transformasi satuan pendidikan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki visi yang jelas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas.
Selain kepemimpinan sekolah, kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kompetensi pendidik melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan kapasitas agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti masih tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS terbesar di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh kembali haknya untuk belajar.
“Pendidikan tidak hanya bertumpu pada jalur formal.
Semua jalur pendidikan perlu dioptimalkan agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.
Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan berbagai layanan, termasuk pendidikan nonformal dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan kondisi dan latar belakang yang beragam.
Fajar menambahkan bahwa satuan pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara pendidikan masyarakat agar semakin banyak praktik baik yang dapat dikembangkan di berbagai daerah.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan sejumlah kebijakan, termasuk melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Menutup arahannya, Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu.
“Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, maka kita harus bergerak bersama. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak Indonesia,” tutup Fajar. Bg
