Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan besar-besaran pejabat yang dilakukan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.
Bimo mengatakan permintaan pembatalan ini diajukan karena menemukan adanya nama-nama “ajaib” usai perombakan yang mayoritas menyasar kedua Direktorat Jenderal itu pada 10 September lalu.
Perombakan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon.
“Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo usai Kamis (17/9).
Menurut Bimo, kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi tersebut memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti seluruh tahapan ujian.
“Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.
Ia memastikan para pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan melompati proses assessment akan langsung dicoret dari daftar perombakan serta dikembalikan ke posisi semula.
Bimo menegaskan langkah ini juga sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara yang menyatakan bakal mengevaluasi dan meninjau kembali seluruh kebijakan serta keputusan yang diambil pada era Purbaya.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” pungkas Bimo. Bg
