Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus memperkuat edukasi keluarga berencana (KB), terutama untuk mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Meski capaian program KB telah memenuhi target pemerintah pusat, upaya menjangkau pasangan usia subur dan meningkatkan pemahaman masyarakat, masih menjadi perhatian.
Penguatan program tersebut menjadi salah satu aspek, yang dilihat dalam penilaian awal oleh perwakilan The Challenge Initiative (TCI) Global Hub, di Puskesmas Pacarkeling, Surabaya, Kamis (29/10). Penilaian ini bertujuan memetakan kondisi layanan, mengidentifikasi tantangan, serta melihat kebutuhan pengembangan program KB di Surabaya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, mengatakan capaian program KB di Surabaya telah mencapai 100 persen, dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, masih ada pasangan usia subur yang perlu dijangkau, agar dapat merencanakan kehamilan dengan lebih baik.
“Capaian KB kita sudah memenuhi target, tetapi masih ada pasangan usia subur yang perlu kita jangkau. Karena itu, edukasi harus terus diperkuat, terutama mengenai penggunaan kontrasepsi jangka panjang,” kata Ida.
Menurut dia, perencanaan keluarga tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan, tetapi juga kesiapan ekonomi dan pola pengasuhan anak. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman, yang memadai mengenai pilihan kontrasepsi, termasuk metode jangka panjang, seperti alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan implan.
Ida mengungkapkan, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran, terhadap penggunaan metode tersebut, antara lain karena takut sakit. Kondisi ini menjadi salah satu alasan edukasi, oleh tenaga kesehatan perlu terus diperkuat agar pasangan usia subur, dapat memahami pilihan kontrasepsi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
“KB jangka panjang penting bagi pasangan usia subur, untuk merencanakan jarak kehamilan, pola pengasuhan, serta kesiapan ekonomi keluarga. Karena itu, edukasi dan penggunaannya perlu terus kita dorong, agar keluarga di Surabaya dapat lebih siap dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Senior Program Manager TCI Global Hub, Kate Graham, mengatakan pihaknya melihat Surabaya, memiliki komitmen dan antusiasme yang baik dalam mengembangkan layanan kesehatan, bagi perempuan dan keluarga. Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah, serta kesediaan untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan layanan, merupakan aspek penting dalam menilai kesiapan sebuah kota.
“Kami melihat Pemerintah Kota Surabaya sangat antusias dan menunjukkan komitmen yang kuat. Pemerintah kota juga terlibat dalam proses, untuk mengidentifikasi tantangan dan merancang pengembangan program. Kepemimpinan serta rasa memiliki dari pemerintah daerah menjadi hal penting, bagi kami ketika menilai kesiapan sebuah kota,” ujar Kate.
Ia menjelaskan, TCI merupakan inisiatif yang mendukung pemerintah daerah, di berbagai kota di Afrika dan Asia untuk memperluas program kesehatan yang dipimpin, oleh pemerintah setempat. Dukungan TCI dapat mencakup advokasi, bantuan teknis, pendampingan, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di masyarakat.
Di Indonesia, program The Challenge Initiative (TCI) diimplementasikan oleh Yayasan Jalin Komunikasi Indonesi, untuk mendukung penguatan program kesehatan, khususnya layanan keluarga berencana, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Dalam proses penilaian di Surabaya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sistem rujukan. TCI ingin melihat bagaimana perempuan yang datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pendampingan dari kader di lingkungan masyarakat dapat terhubung, dengan layanan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.
Kate menambahkan, proses penilaian tersebut menjadi bagian penting, untuk memahami tantangan di masing-masing kota sebelum menentukan bentuk dukungan yang diperlukan. Jika program dikembangkan lebih lanjut, TCI akan mendukung peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dan pihak-pihak terkait, dalam menjalankan program KB. Sementara itu, pemerintah daerah tetap memegang peran utama, dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
Ia menerangkan, penjajakan program TCI di Indonesia diawali dengan ketertarikan 15 kota untuk bergabung. Seluruh kota kemudian dinilai berdasarkan komitmen pemerintah daerah, kesiapan layanan, dan dukungan sumber daya. Dari proses tersebut, lima kota masuk dalam daftar prioritas, hingga akhirnya Surabaya dan Depok menjadi dua kota, yang saat ini menjalani proses penilaian lebih lanjut untuk pengembangan program TCI.
“Kami berharap dapat memperluas dukungan ke lebih banyak kota di Indonesia. Surabaya memiliki potensi untuk terus mengembangkan program KB, dan melalui proses ini kami berharap, dapat mengidentifikasi peluang penguatan layanan, agar semakin banyak perempuan dan keluarga memperoleh manfaat,” pungkasnya. (yunus)
