JAKARTA – DPR RI disebut segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pascareses.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dasco mengakui pihaknya telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Putusan kasasi MA telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan empat poin. Pertama, meminta hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. MA dalam putusan kasasi mengabulkan semua petitum tersebut.
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” tulis amar putusan kasasi dari MA. Bg
